Warga masyarakat Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih ingat dengan Hari Sakti Pancasila (Hapsak) 1 Oktober pada 55 tahun lalu, kendati belum seluruhnya.
Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis melaporkan, sebagian besar warga masyarakat ibu kota provinsi tersebut tidak mengibarkan bendera merah putih setiang penuh pada 1 Oktober 2020 sebagai salah satu indikator peringatan Hapsak.
Ketika dimintai tanggapan, Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan yang juga membintangi kesatuan bangsa serta politik (Kesbangpol), H Suripno Sumas SH MH memaklumi atas keadaan belum seluruh mengibarkan bendera sebagai tanda peringatan Hapsak.
"Mungkin mereka (warga masyarakat) itu lupa bahwa tiap 1 Oktober peringatan Hapsak, karena seruan/pengumuman supaya mengibarkan bendera merah putih tidak seperti masa-masa lalu pakai mobil keliling hingga pelosok," ujarnya.
"Memang pengibaran bendera merah putih setiap peringatan hari nasional atau hari berkabung nasional memiliki nilai positif antara lain sejarah masa lalu yang bisa menjadi pembelajaran agar hal-hal negatif jangan terulang," lanjutnya dalam perbincangan dengan Antara Kalsel.
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin itu menunjuk contoh Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI) Tahun 1965 yang kemudian adanya Hapsak pada 1 Oktober tahun tersebut.
"Karena G 30 S/PKI sebuah gerakan yang ingin mengubah/mengganti dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pancasila menjadi Komunis yang anti Tuhan atau agama," lanjut pensiunan PNS yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Oleh karenanya, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu mengimbau semua lapisan masyarakat di provinsinya agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis atau PKI dengan gaya barunya.
"Kita berharap warga masyarakat Kalsel yang terkenal agamais (religius) tetap teguh tidak terpengaruh dengan paham Komunis (Komunisme) yang anti agama/anti Tuhan itu," demikian Suripno Sumas.
Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas. (Syamsuddin Hasan)
