DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga membidangi kehutanan mempelajari fungsi hutan di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada kesempatan kunjungan kerja kali ini.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudiannoor SE mengemukakan itu sebelum pertemuan dengan instansi terkait kehutanan pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim di Surabaya, Selasa.
"Kami perlu mempelajari fungsi hutan di Jatim tersebut sebagai bahan perbandingan buat pengelolaan hutan kita," ujarnya menjawab Antara Kalsel melalui telepon seluler/WA.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel itu berharap pula, hasil studi komparasi mengenai fungsi hutan dari "Bumi Brawijaya" Jatim bisa menjadi pengayaan bahan dalam pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan di provinsinya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) juga berharap ada peningkatan fungsi hutan di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kita berharap fungsi hutan Kalsel selain untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), juga ada nilai tambah lain," demikian Iqbal Yudiannoor.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo (PDIP) ke Yogyakarta, 21 - 23 September 2020 itu turut menyertai pejabat instansi terkait jajaran Pemprov setempat seperti Dinas Kehutanan (Dishut).
DPRD Kalsel kini sedang membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan yang merupakan inisiatif Dewan atas usul Komisi II lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.
Raperda tersebut bertujuan antara lain untuk menjaga kelestarian atau keseimbangan memanfaatan hutan dan dari sisi lain buat kesejahteraan masyarakat setempat serta sebagai sumber peningkatan PAD.
Sebelumnya pembahasan lebih jauh terhadap Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan di Kalsel tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Raperda itu berkonsultasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia.
Selain itu, studi komparasi ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan harapan agar produk Perda tersebut benar-benar berkualitas dan bukan cuma sekedar di atas kertas, tetapi bisa terlaksana.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudiannoor SE mengemukakan itu sebelum pertemuan dengan instansi terkait kehutanan pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim di Surabaya, Selasa.
"Kami perlu mempelajari fungsi hutan di Jatim tersebut sebagai bahan perbandingan buat pengelolaan hutan kita," ujarnya menjawab Antara Kalsel melalui telepon seluler/WA.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel itu berharap pula, hasil studi komparasi mengenai fungsi hutan dari "Bumi Brawijaya" Jatim bisa menjadi pengayaan bahan dalam pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan di provinsinya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) juga berharap ada peningkatan fungsi hutan di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kita berharap fungsi hutan Kalsel selain untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), juga ada nilai tambah lain," demikian Iqbal Yudiannoor.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo (PDIP) ke Yogyakarta, 21 - 23 September 2020 itu turut menyertai pejabat instansi terkait jajaran Pemprov setempat seperti Dinas Kehutanan (Dishut).
DPRD Kalsel kini sedang membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan yang merupakan inisiatif Dewan atas usul Komisi II lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.
Raperda tersebut bertujuan antara lain untuk menjaga kelestarian atau keseimbangan memanfaatan hutan dan dari sisi lain buat kesejahteraan masyarakat setempat serta sebagai sumber peningkatan PAD.
Sebelumnya pembahasan lebih jauh terhadap Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan di Kalsel tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Raperda itu berkonsultasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia.
Selain itu, studi komparasi ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan harapan agar produk Perda tersebut benar-benar berkualitas dan bukan cuma sekedar di atas kertas, tetapi bisa terlaksana.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020