Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Panitia Khusus Raperda DPRD Kalimantan Selatan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov kepada PT Bank Kalsel berkonsultasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia di Jakarta.
"Kita perlu konsultasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Asbada se-Indonesia," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda penambahan penyertaan penanaman modal Pemprov kepada Bank Kalsel tersebut Burhanuddin, sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Apalagi ke depan atau tahun 2015, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi DPRD Kalsel itu, sudah memasuki pasar bebas Asean atau Asean Community.
"Untuk menghadapi pasar bebas Asean tersebut, kita harus betul-betul mempersiapkan PT Bank Kalsel agar bisa ikut bersaing," tandas wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur itu.
Sementara itu pula Bank Kalsel yang belum "setahun jagung" berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) masih memerlukan penguatan modal serta bantuan dari bank yang lebih maju dan kuat, dengan melakukan kerja sama.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel itu, untuk menjalin kerja sama tersebut memerlukan konsultasi atau penjajakan, di antaranya melalui Asbad yang berkedudukan di Jakarta.
"Karena kalau bank-bank daerah se-Indonesia bersinergi, bisa menjadi kekuatan raksasa dalam menunjang pertumbuhan perekonomian di negeri yang sama-sama kita cintai," katanya menjawab Antara Kalsel.
"Sebab keseluruhan aset bank-bank daerah tersebut mencapai ratusan triliun rupiah. Kekayaan tersebut bisa menjadi modal raksasa dalam keikutsertaan membangun daerah," demikian Burhanuddin.
Bersamaan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah Pansus Raperda penambahan penyertaan penanaman modal Pemprov tersebut yang dijadwalkan 28 - 30 Agustus 2014, juga anggota DPRD Kalsel yang tergabung dalam Pansus Raperda keterbukaan informasi publik (KIP) melakukan kegiatan serupa.
Namun Pansus Raperda KIP yang merupakan inisiatif dewan atau usul Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu berkonsultasi dengan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneg Kominfo) di Jakarta
Sedangkan Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov berupa aset daerah kepada Bank Kalsel itu berasal dari eksekutif/Pemprov setempat, bukan merupakan inisiatif dewan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kita perlu konsultasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Asbada se-Indonesia," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda penambahan penyertaan penanaman modal Pemprov kepada Bank Kalsel tersebut Burhanuddin, sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Apalagi ke depan atau tahun 2015, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi DPRD Kalsel itu, sudah memasuki pasar bebas Asean atau Asean Community.
"Untuk menghadapi pasar bebas Asean tersebut, kita harus betul-betul mempersiapkan PT Bank Kalsel agar bisa ikut bersaing," tandas wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur itu.
Sementara itu pula Bank Kalsel yang belum "setahun jagung" berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) masih memerlukan penguatan modal serta bantuan dari bank yang lebih maju dan kuat, dengan melakukan kerja sama.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel itu, untuk menjalin kerja sama tersebut memerlukan konsultasi atau penjajakan, di antaranya melalui Asbad yang berkedudukan di Jakarta.
"Karena kalau bank-bank daerah se-Indonesia bersinergi, bisa menjadi kekuatan raksasa dalam menunjang pertumbuhan perekonomian di negeri yang sama-sama kita cintai," katanya menjawab Antara Kalsel.
"Sebab keseluruhan aset bank-bank daerah tersebut mencapai ratusan triliun rupiah. Kekayaan tersebut bisa menjadi modal raksasa dalam keikutsertaan membangun daerah," demikian Burhanuddin.
Bersamaan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah Pansus Raperda penambahan penyertaan penanaman modal Pemprov tersebut yang dijadwalkan 28 - 30 Agustus 2014, juga anggota DPRD Kalsel yang tergabung dalam Pansus Raperda keterbukaan informasi publik (KIP) melakukan kegiatan serupa.
Namun Pansus Raperda KIP yang merupakan inisiatif dewan atau usul Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu berkonsultasi dengan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneg Kominfo) di Jakarta
Sedangkan Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov berupa aset daerah kepada Bank Kalsel itu berasal dari eksekutif/Pemprov setempat, bukan merupakan inisiatif dewan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014