Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru mendesak kepada dinas sosial dan instansi terkait melakukan pemutahiran data yang akan menerima sejumlah program bantuan pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih tujuan dan ketidak tepatan sasaran.
Ketua Komisi I DPRD Kotabaru Edriansyah menegaskan, di lapangan banyak terjadi kesalahan dan ketidak tepatan sasaran penyaluran bantuan, hal itu disebabkan tidak valid-nya data.
"Sebagaimana yang disuarakan masyarakat melalui LSM kepada para wakil rakyat, hingga kemudian digelar rapat dengar pendapat (hearing) yang menyoroti adanya ketidak tepatan sasaran penerima bantuan," kata Edriansyah, Selasa.
Dikatakannya, banyak program bantuan, sehingga perlu sosialisasi optimal kepada masyarakat terutama bagi para petugas yang terkait langsung dalam penyaluran atau pendistribusian kepada masyarakat.
Dari beberapa program, lanjut Edrian, semua data harus masuk di data base pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dipegang oleh dinas sosial setempat.
Politisi partai Hanura menyebutkan, setiap program itu berbeda karena masing-masing mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Kemudian BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
Pun demikian dengan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) adalah pengganti KPS (Kartu perlindungan sosial) yang berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu.
Program Bantuan Sosial Tunai atau BST dan program sembako, menjadi bentuk bantuan yang diberikan pemerintah, sejak awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
"Semua program tersebut bagi penerima harus terdata di DTKS yang pendataanya harus benar-benar akurat dan valid, hal ini menghindari terjadinya overlape atau tumpang tindih penyaluran," katanya seraya menyebut seperti yang dikeluhkan warga ad keluarga yang punya motor dua tapi masih mendapatkan bantuan sementara warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan.
Sehubungan dengan itu, Edrian mengagendakan akan menggelar rapat kerja bersama eksekutif dengan melibatkan instansi terkait dengan fokus pembahasan tentang validasi dan pemutakhiran data DTKS di Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua Komisi I DPRD Kotabaru Edriansyah menegaskan, di lapangan banyak terjadi kesalahan dan ketidak tepatan sasaran penyaluran bantuan, hal itu disebabkan tidak valid-nya data.
"Sebagaimana yang disuarakan masyarakat melalui LSM kepada para wakil rakyat, hingga kemudian digelar rapat dengar pendapat (hearing) yang menyoroti adanya ketidak tepatan sasaran penerima bantuan," kata Edriansyah, Selasa.
Dikatakannya, banyak program bantuan, sehingga perlu sosialisasi optimal kepada masyarakat terutama bagi para petugas yang terkait langsung dalam penyaluran atau pendistribusian kepada masyarakat.
Dari beberapa program, lanjut Edrian, semua data harus masuk di data base pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dipegang oleh dinas sosial setempat.
Politisi partai Hanura menyebutkan, setiap program itu berbeda karena masing-masing mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Kemudian BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
Pun demikian dengan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) adalah pengganti KPS (Kartu perlindungan sosial) yang berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu.
Program Bantuan Sosial Tunai atau BST dan program sembako, menjadi bentuk bantuan yang diberikan pemerintah, sejak awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
"Semua program tersebut bagi penerima harus terdata di DTKS yang pendataanya harus benar-benar akurat dan valid, hal ini menghindari terjadinya overlape atau tumpang tindih penyaluran," katanya seraya menyebut seperti yang dikeluhkan warga ad keluarga yang punya motor dua tapi masih mendapatkan bantuan sementara warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan.
Sehubungan dengan itu, Edrian mengagendakan akan menggelar rapat kerja bersama eksekutif dengan melibatkan instansi terkait dengan fokus pembahasan tentang validasi dan pemutakhiran data DTKS di Kotabaru.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020