Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin berpendapat, provinsinya kemungkinan bisa mencontoh Jawa Timur (Jatim) dalam pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren atau Ponpes.
Pendapat itu dia kemukakan di Banjarmasin, Rabu sesudah Komisinya yang juga membidangi pendidikan dan keagamaan studi komparasi ke "Bumi Brawijaya" Jatim beberapa hari lalu.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menerangkan, pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim tampaknya cukup konsen dalam turut membina Madrasah dan Ponpes di daerah mereka.
"Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, Pemprov Jatim juga membantu Madrasah dan Ponpes di provinsinya," ungkap politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu kepada Antara Kalsel.
"Memang keberadaan Madrasah dan Ponpes di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Tetapi tidak salahnya Pemprov setempat memberikan bantuan, kan peserta didiknya putra/putri daerah sendiri," lanjutnya.
Oleh karena itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin yang bergelar sarjana sosial tersebut berharap, agar ke depan Pemprovnya juga memberikan bantuan kepada Madrasah dan Ponpes sesuai batas kemampuan APBD setempat.
"Apalagi Madrasah dan Ponpes bukan cuma sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membina karakter generasi muda bangsa agar lebih baik," tegas Lutfi yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalsel.
"Jadi Pemprov Kalsel jangan hanya membantu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena memang kini menjadi tanggung jawabnya," lanjutnya.
Menurut dia, bantuan Pemprov Kalsel kepada Madrasah dan Ponpes tidak salah sebagai penunjang pendidikan keagamaan, karena masyarakatnya juga terkenal religius atau agamais.
"Bantuan kepada Madrasah dan Ponpes bisa menggunakan payung hukum berupa Perda Fasilitasi Penguatan Pendidikan Karakter yang saat ini tinggal menunggu proses perbaikan dan registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia," demikian Lutfi.
Pada kesempatan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke luar daerah, 10 - 12 Agustus 2020 sengaja memilih Jatim untuk studi komparasi buat mendalami tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke Madrasah dan Ponpes mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pendapat itu dia kemukakan di Banjarmasin, Rabu sesudah Komisinya yang juga membidangi pendidikan dan keagamaan studi komparasi ke "Bumi Brawijaya" Jatim beberapa hari lalu.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menerangkan, pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim tampaknya cukup konsen dalam turut membina Madrasah dan Ponpes di daerah mereka.
"Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, Pemprov Jatim juga membantu Madrasah dan Ponpes di provinsinya," ungkap politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu kepada Antara Kalsel.
"Memang keberadaan Madrasah dan Ponpes di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Tetapi tidak salahnya Pemprov setempat memberikan bantuan, kan peserta didiknya putra/putri daerah sendiri," lanjutnya.
Oleh karena itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin yang bergelar sarjana sosial tersebut berharap, agar ke depan Pemprovnya juga memberikan bantuan kepada Madrasah dan Ponpes sesuai batas kemampuan APBD setempat.
"Apalagi Madrasah dan Ponpes bukan cuma sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membina karakter generasi muda bangsa agar lebih baik," tegas Lutfi yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalsel.
"Jadi Pemprov Kalsel jangan hanya membantu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena memang kini menjadi tanggung jawabnya," lanjutnya.
Menurut dia, bantuan Pemprov Kalsel kepada Madrasah dan Ponpes tidak salah sebagai penunjang pendidikan keagamaan, karena masyarakatnya juga terkenal religius atau agamais.
"Bantuan kepada Madrasah dan Ponpes bisa menggunakan payung hukum berupa Perda Fasilitasi Penguatan Pendidikan Karakter yang saat ini tinggal menunggu proses perbaikan dan registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia," demikian Lutfi.
Pada kesempatan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke luar daerah, 10 - 12 Agustus 2020 sengaja memilih Jatim untuk studi komparasi buat mendalami tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke Madrasah dan Ponpes mereka.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020