Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin menyatakan, pemerintah provinsinya cukup mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah.
Pernyataan itu dia kemukakan dalam penjelasan saat mengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel 2013 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Senin.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah itu, dia mengungkapkan dan menyatakan syukur, angka realisasi pendapatan selalu mencapai hasil yang menggembirakan.
"Apalagi pada tahun anggaran 2013 khususnya yang berasal dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan sebesar 57,51 persen," ungkap orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut.
Ia menerangkan, dalam era otonomi daerah ini, daerah dituntut lebih mandiri dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Salah satu indikator kemandirian daerah adalah kuatnya kapasitas fiskal terhadap kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan daerah," lanjut Gubernur Kalsel dua periode itu.
Ia mengungkapkan, capaian kinerja keuangan bidang pendapatan daerah pada 2013, dapat terealisasi sebesar Rp4.350.810.456.952,25 atau 99,45 persen dari yang dianggarkan Rp4.374.897.084.000,00 sehingga selisih kurang Rp24.086.627.047,75.
Kemudian capaian kinerja keuangan bidang belanja daerah pada 2013, terealisasi Rp4.750.074.546.781,98 atau 88,26 persen dari yang dianggarkan Rp5.381.877.607.616,00, sehingga selisih kurang Rp631.803.060.864,02.
Selisih kurang terhadap anggaran belanja daerah tersebut terdiri atas realisasi belanja operasi Rp2.284.287.799.592,98 atau 88,28 persen dari yang dianggarkan.
Selain itu, dari realisasi belanja modal Rp1.339.858.647.974,00 atau 87,12 persen dari yang dianggarkan, lanjut mantan Bupati Banjar, Kalsel yang kini Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan dua periode tingkat provinsi tersebut.
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2013 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setempat ini hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," demikian Rudy Ariffin./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Pernyataan itu dia kemukakan dalam penjelasan saat mengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel 2013 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Senin.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah itu, dia mengungkapkan dan menyatakan syukur, angka realisasi pendapatan selalu mencapai hasil yang menggembirakan.
"Apalagi pada tahun anggaran 2013 khususnya yang berasal dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan sebesar 57,51 persen," ungkap orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut.
Ia menerangkan, dalam era otonomi daerah ini, daerah dituntut lebih mandiri dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Salah satu indikator kemandirian daerah adalah kuatnya kapasitas fiskal terhadap kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan daerah," lanjut Gubernur Kalsel dua periode itu.
Ia mengungkapkan, capaian kinerja keuangan bidang pendapatan daerah pada 2013, dapat terealisasi sebesar Rp4.350.810.456.952,25 atau 99,45 persen dari yang dianggarkan Rp4.374.897.084.000,00 sehingga selisih kurang Rp24.086.627.047,75.
Kemudian capaian kinerja keuangan bidang belanja daerah pada 2013, terealisasi Rp4.750.074.546.781,98 atau 88,26 persen dari yang dianggarkan Rp5.381.877.607.616,00, sehingga selisih kurang Rp631.803.060.864,02.
Selisih kurang terhadap anggaran belanja daerah tersebut terdiri atas realisasi belanja operasi Rp2.284.287.799.592,98 atau 88,28 persen dari yang dianggarkan.
Selain itu, dari realisasi belanja modal Rp1.339.858.647.974,00 atau 87,12 persen dari yang dianggarkan, lanjut mantan Bupati Banjar, Kalsel yang kini Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan dua periode tingkat provinsi tersebut.
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2013 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setempat ini hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," demikian Rudy Ariffin./e
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014