Rencana anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2021 terpangkas cukup besar.
Kepala Dinas PMD Kalsel Zulkifli MP mengungkapkan itu, usai rapat bersama dengan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Jumat siang.
Ia menerangkan, semulal anggaran untuk Dinas PMD Kalsel 2021 sebesar Rp132 miliar, tetapi sesudah melalui pembahasan kembali bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi setempat tinggal menjadi Rp17 miliar.
"Pemangkasan anggaran Dinas PMD yang cukup besar itu karena antara lain anggaran fokus untuk penanganan wabah virus Corona atau COVID-19," tuturnya menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel.
Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kalsel 2021 turun sebagaimana dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), tegasnya.
Oleh karena anggaran yang sangat terbatas, sehingga Dinas PMD Kalsel pun membuat skala prioritas program, terutama yang betul-betul penting, lanjutnya.
Sebagai contoh dari rencana 30 kegiatan Dinas PMD Kalsel pada Tahun 2021 di antaranya kemungkinan cuma empat program yang terealisasi.
Keempat program tersebut antara lain yang berhubungan dengan perekonomian desa, serta peningkatan kapasitas Kepala Desa, demikian Zulkifli.
Memimpin rapat bersama Dinas PMD Kalsel tersebut Ketua Komisi I DPRD provinsi setempat, Hj Rachmah Norlias dari Partai Amanat Nasional (PAN).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kepala Dinas PMD Kalsel Zulkifli MP mengungkapkan itu, usai rapat bersama dengan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Jumat siang.
Ia menerangkan, semulal anggaran untuk Dinas PMD Kalsel 2021 sebesar Rp132 miliar, tetapi sesudah melalui pembahasan kembali bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi setempat tinggal menjadi Rp17 miliar.
"Pemangkasan anggaran Dinas PMD yang cukup besar itu karena antara lain anggaran fokus untuk penanganan wabah virus Corona atau COVID-19," tuturnya menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel.
Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kalsel 2021 turun sebagaimana dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), tegasnya.
Oleh karena anggaran yang sangat terbatas, sehingga Dinas PMD Kalsel pun membuat skala prioritas program, terutama yang betul-betul penting, lanjutnya.
Sebagai contoh dari rencana 30 kegiatan Dinas PMD Kalsel pada Tahun 2021 di antaranya kemungkinan cuma empat program yang terealisasi.
Keempat program tersebut antara lain yang berhubungan dengan perekonomian desa, serta peningkatan kapasitas Kepala Desa, demikian Zulkifli.
Memimpin rapat bersama Dinas PMD Kalsel tersebut Ketua Komisi I DPRD provinsi setempat, Hj Rachmah Norlias dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020