Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Golkar, Athaillah Hasbi menyampaikan keprihatinannya atas melonjaknya kasus konfirmasi positif COVID-19 hingga 50 tambahan kasus baru, apalagi saat ini memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Ia mengatakan, kalau benar memang ada petugas pemutakhiran data di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang melakukan verifikasi faktual pencocokan dan penelitian (Coklit) ditemukan reaktif atau terpapar, agar tugasnya lebih baik ditunda atau langsung digantikan saja.
Baca juga: HST tambah parah, Positif corona bertambah 49 orang total 92 dan 2 meninggal
"Komisi Pemilihan Umum (KPU ) sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas jangan melakukan pembiaran kepada bawahannya di tingkat desa, langkah antisipasi perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya, Jum'at (7/17).
Dijelaskan dia, Kabupaten HST dalam Pilkada 2020 memang memiliki pekerjaan berat karena selain Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur juga menyiapkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HST periode selanjutnya.
Sebagai kader Partai Golkar, menurut dia pelaksanaan pilkada harus bisa memenuhi tiga indikator untuk menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu, meskipun di tengah pandemi terjadi.
Baca juga: Pilkada HST: Saban-Habib resmi terima SK Golkar dari Airlangga Hartarto
Indikator tersebut masyarakat mendapatkan mendapatkan informasi akurat tentang pilkada, penerapan protokol kesehatan dalam pilkada juga sama-sama penting, terpenting keselamatan dan kesehatan para petugas di lapangan.
"Kami dari Partai Golkar berharap Pilkada 2020 dapat berjalan baik, karena hasil Pilkada 2020 merupakan langkah penting untuk kemajuan Indonesia," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU HST Johransyah, mengatakan petugas pemutahiran data pemilih sebelum melaksanakan tugas coklit sudah semua di rapid tes, bila rekatif langsung diganti dan semuanya menggunakan protokol kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, kalau benar memang ada petugas pemutakhiran data di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang melakukan verifikasi faktual pencocokan dan penelitian (Coklit) ditemukan reaktif atau terpapar, agar tugasnya lebih baik ditunda atau langsung digantikan saja.
Baca juga: HST tambah parah, Positif corona bertambah 49 orang total 92 dan 2 meninggal
"Komisi Pemilihan Umum (KPU ) sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas jangan melakukan pembiaran kepada bawahannya di tingkat desa, langkah antisipasi perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya, Jum'at (7/17).
Dijelaskan dia, Kabupaten HST dalam Pilkada 2020 memang memiliki pekerjaan berat karena selain Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur juga menyiapkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HST periode selanjutnya.
Sebagai kader Partai Golkar, menurut dia pelaksanaan pilkada harus bisa memenuhi tiga indikator untuk menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu, meskipun di tengah pandemi terjadi.
Baca juga: Pilkada HST: Saban-Habib resmi terima SK Golkar dari Airlangga Hartarto
Indikator tersebut masyarakat mendapatkan mendapatkan informasi akurat tentang pilkada, penerapan protokol kesehatan dalam pilkada juga sama-sama penting, terpenting keselamatan dan kesehatan para petugas di lapangan.
"Kami dari Partai Golkar berharap Pilkada 2020 dapat berjalan baik, karena hasil Pilkada 2020 merupakan langkah penting untuk kemajuan Indonesia," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU HST Johransyah, mengatakan petugas pemutahiran data pemilih sebelum melaksanakan tugas coklit sudah semua di rapid tes, bila rekatif langsung diganti dan semuanya menggunakan protokol kesehatan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020