PT Pertamina menggandeng tiga perusahaan galangan kapal BUMN yang tergabung dalam Klaster Industri Manufaktur (KIM) untuk pembangunan dan pemeliharaan atau perawatan kapal milik BUMN minyak itu.
Untuk itu Pertamina Group menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati dengan Dirut PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wahyu Suparyono, Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya Bambang Soendjaswono dan DirutPT Industri Kapal Indonesia Edy Widarto di Jakarta, Selasa.
Hadir dalam penandatanganan tersebut Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Ketua KIM yang juga sebagai Dirut PT Barata Indonesia (Persero) Fajar Harry Sampurno, serta direksi BUMN lainnya.
Baca juga: Pertamina luncurkan Kompetisi Sobat Bumi, dukung bibit unggul inovator energi terbarukan
Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menyatakan perjanjian ini merupakan implementasi arahan Presiden untuk mengutamakan sinergi antar BUMN dalam rangka peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memastikan perkembangan ekonomi nasional terjadi di dalam negeri.
“Kita ingin memastikan roda ekonomi berjalan, sehingga terjadi perputaran ekonomi di dalam negeri,” ujar Budi.
Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa Pertamina senantiasa memperhatikan TKDN dalam setiap pengelolaan bisnis dan proyeknya. Perusahaan berupaya agar kontribusi nasional tetap optimal termasuk dalam pengadaan kapal milik Pertamina.
“Dalam 5 tahun ke depan Pertamina akan melakukan pengadaan 48 kapal dan sebanyak 15 kapal akan dilakukan di dalam negeri. Inilah yang bisa dijadikan langkah awal untuk pengembangan galangan kapal dalam negeri sehingga bisa memperkuat bisnis dalam negeri,” ujar Nicke.
Baca juga: Bangun kilang, Pertamina tak ingin tergantung impor BBM
Nicke menuturkan kerja sama dengan BUMN perkapalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Pertamina melalui ketepatan dan percepatan dalam penanganan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian komponen kapal, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Nantinya akan lebih fleksibel sehingga bisa melakukan docking di lokasi terdekat. Hal ini juga akan menjadikan perawatan dan pemeliharaan kapal Pertamina lebih efisien,” imbuh Nicke.
Nicke menambahkan Pertamina berkomitmen untuk mengawal TKDN sejak tahap perencanaan sampai monitoring dan implementasinya di seluruh subholding.
“Sejak awal desainnya juga sudah mengakomodir tingkat TKDN, dengan melibatkan kerja sama Kemenperin dan BKPM,” pungkas Nicke.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Untuk itu Pertamina Group menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati dengan Dirut PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wahyu Suparyono, Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya Bambang Soendjaswono dan DirutPT Industri Kapal Indonesia Edy Widarto di Jakarta, Selasa.
Hadir dalam penandatanganan tersebut Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Ketua KIM yang juga sebagai Dirut PT Barata Indonesia (Persero) Fajar Harry Sampurno, serta direksi BUMN lainnya.
Baca juga: Pertamina luncurkan Kompetisi Sobat Bumi, dukung bibit unggul inovator energi terbarukan
Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menyatakan perjanjian ini merupakan implementasi arahan Presiden untuk mengutamakan sinergi antar BUMN dalam rangka peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memastikan perkembangan ekonomi nasional terjadi di dalam negeri.
“Kita ingin memastikan roda ekonomi berjalan, sehingga terjadi perputaran ekonomi di dalam negeri,” ujar Budi.
Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa Pertamina senantiasa memperhatikan TKDN dalam setiap pengelolaan bisnis dan proyeknya. Perusahaan berupaya agar kontribusi nasional tetap optimal termasuk dalam pengadaan kapal milik Pertamina.
“Dalam 5 tahun ke depan Pertamina akan melakukan pengadaan 48 kapal dan sebanyak 15 kapal akan dilakukan di dalam negeri. Inilah yang bisa dijadikan langkah awal untuk pengembangan galangan kapal dalam negeri sehingga bisa memperkuat bisnis dalam negeri,” ujar Nicke.
Baca juga: Bangun kilang, Pertamina tak ingin tergantung impor BBM
Nicke menuturkan kerja sama dengan BUMN perkapalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Pertamina melalui ketepatan dan percepatan dalam penanganan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian komponen kapal, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Nantinya akan lebih fleksibel sehingga bisa melakukan docking di lokasi terdekat. Hal ini juga akan menjadikan perawatan dan pemeliharaan kapal Pertamina lebih efisien,” imbuh Nicke.
Nicke menambahkan Pertamina berkomitmen untuk mengawal TKDN sejak tahap perencanaan sampai monitoring dan implementasinya di seluruh subholding.
“Sejak awal desainnya juga sudah mengakomodir tingkat TKDN, dengan melibatkan kerja sama Kemenperin dan BKPM,” pungkas Nicke.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020