Bupati Banjar Khalilurrahman mengatakan, Pemerintah Kabupaten berupaya menekan angka kemiskinan termasuk jumlah penduduk miskin sehingga persentasenya lebih rendah dibanding provinsi maupun nasional.
"Pemkab terus berupaya agar angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan angka provinsi maupun nasional dan pencapaian itu terealisasi," ujarnya Rabu pada rapat paripurna raperda LPj di DPRD Banjar di Martapura.
Rapat paripurna yang dilaksanakan secara virtual di Command Center Barokah Pendopo rumah dinas Bupati Banjar dipimpin Ketua DPRD Banjar M Rofiqi diikuti anggota dewan yang memenuhi kuorum.
Menurut bupati, upaya pengentasan kemiskinan selalu diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait pengentasan kemiskinan terhadap penanganan COVID-19 di kabupaten setempat.
"Usaha Pemkab Banjar akan terus ditingkatkan dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan pemerintah daerah," ucap Guru Khalil sapaan akrab bupati.
Disebutkan, langkah yang dilakukan Pemkab Banjar guna meningkatkan penerimaan daerah yakni melalui pengembangan potensi daerah yang berpedoman aturan dan ketentuan termasuk sinergitas kebijakan.
"Pemkab juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk berinovasi dalam pengeloalan dan pencapaian perusahaan sekaligus meningkatkan PAD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Sementara itu, tujuh fraksi di DPRD Banjar menyampaikan pandangan umum fraksi yang seluruhnya siap membahas raperda lebih lanjut dan memberikan apresiasi atas opini WTP yang diberikan BPK RI Kalsel.
Fraksi Gerindra menyampaikan salah satu catatan terkait angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga meminta pemkab mengatasinya sekaligus menilai kinerja keuangan perusahaan daerah yang perlu ditingkatkan.
"Kami ingin angka kemiskinan yang dicapai sekarang lebih rendah dan juga meminta target PAD ditingkatkan sesuai potensi wilayah sehingga penerimaan daerah semakin besar," kata juru bicara Gerindra.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pemkab terus berupaya agar angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan angka provinsi maupun nasional dan pencapaian itu terealisasi," ujarnya Rabu pada rapat paripurna raperda LPj di DPRD Banjar di Martapura.
Rapat paripurna yang dilaksanakan secara virtual di Command Center Barokah Pendopo rumah dinas Bupati Banjar dipimpin Ketua DPRD Banjar M Rofiqi diikuti anggota dewan yang memenuhi kuorum.
Menurut bupati, upaya pengentasan kemiskinan selalu diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait pengentasan kemiskinan terhadap penanganan COVID-19 di kabupaten setempat.
"Usaha Pemkab Banjar akan terus ditingkatkan dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan pemerintah daerah," ucap Guru Khalil sapaan akrab bupati.
Disebutkan, langkah yang dilakukan Pemkab Banjar guna meningkatkan penerimaan daerah yakni melalui pengembangan potensi daerah yang berpedoman aturan dan ketentuan termasuk sinergitas kebijakan.
"Pemkab juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk berinovasi dalam pengeloalan dan pencapaian perusahaan sekaligus meningkatkan PAD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Sementara itu, tujuh fraksi di DPRD Banjar menyampaikan pandangan umum fraksi yang seluruhnya siap membahas raperda lebih lanjut dan memberikan apresiasi atas opini WTP yang diberikan BPK RI Kalsel.
Fraksi Gerindra menyampaikan salah satu catatan terkait angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga meminta pemkab mengatasinya sekaligus menilai kinerja keuangan perusahaan daerah yang perlu ditingkatkan.
"Kami ingin angka kemiskinan yang dicapai sekarang lebih rendah dan juga meminta target PAD ditingkatkan sesuai potensi wilayah sehingga penerimaan daerah semakin besar," kata juru bicara Gerindra.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020