DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan mencoba mencari kesepemahaman/solusi dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) mengenai kependudukan terkait masalah wabah Corona atau COVID-19.
"Hal itu terungkap saat kunjungan ke Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng dan meninjau Pasar Panas, perbatasan kedua provinsi bertetangga tersebut," ujar Kasub Bagian Rumah Tangga Protokoler dan Kehumasan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Deddy Noriadi di Banjarmasin, Sabtu.
Selain itu, wakil rakyat Kalsel tersebut ingin mencoba mengkoordinasikan solusi permasalahan kependudukan yang terdampak COVID-19, lanjut Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel sepulang kunjungan dari Pasar Panas (sekitar 215 kilometer barat laut Banjarmasin).
Dalam kunjungan kerja ke luar provinsi, 25 - 27 Juni 2020, Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari PAN itu bertemu dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bartim yang diterima Sekretaris Daerah (Sekdakab) setempat, Ir Eskop.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas (sedang menyampaikan pendapat) saat pertemuan dengan Pemkab dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bartim, Kalteng di Pasar Panas (215 kilometer barat laut Banjarmasin), perbatasan kedua provinsi bertetangga tersebut, 26 Juni lalu. (Istimewa)
Anggota Komisi I DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad (sedang menyampaikan pendapat) saat pertemuan dengan Pemkab dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bartim, Kalteng di Pasar Panas (215 kilometer barat laut Banjarmasin), perbatasan kedua provinsi bertetangga tersebut, 26 Juni lalu. (Istimewa)
Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH mengatakan, kunjungan mereka lanjutan dari kegiatan melakukan evaluasi dan monitoring seluruh kabupaten/kota di provinsinya terutama di perbatasan.
“Kami ingin melihat dampak sosial di seluruh kabupaten/kota di Kalsel, dan tidak luput juga perbatasan antarprovinsi agar penangan bisa terkoordinasi dan menjadi lebih maksimal,” ujar pensiunan PNS yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Komsi I DPRD Kalsel juga ingin memastikan langsung kekhawatiran para pedagang dan angkutan logistik yang cemas bilamana melewati perbatasan harus memiliki surat hasil "rapid test" (tes cepat).
“Saya mendapat keluhan warga yang takut, karena biaya rapid test lumayan mahal yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka.” tambah anggota Komisi I DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad SH dari Partai Golkar.
Karenanya mantan anggota DPR RI dan mantan Bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel dua periode itu mengimbau agar persoalan semacam itu bisa menjadi perhatian pemerintah di tiap perbatasan supaya tidak menjadi konflik di tengah pandemi.
Sementara itu, Sekdakab Bartim Eskop menerangkan, berkaitan dengan pandemi sejak Maret lalu pihaknya sudah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 sebanyak lima Posko, termasuk di pintu gerbang perbatasan Kalsel dan Kalteng.
Ia juga mengatakan, pemeriksaan di tiap-tiap posko tidak lain adalah untuk memutus mata rantai COVID-19.
"Pemeriksaan tersebut bukan untuk mempersulit warga keluar-masuk Kalteng, walau pun akhirnya kami kecolongan, yang mana jumlah positif COVID-19 di Bartim perhari belakangan ini sudah 16 orang,” ujarnya.
Menurut Eskop yang juga Sekretaris GTPP COVID-19 Bartim, di kabupatennya sendiri tidak menggunakan pemeriksaan rapid test di setiap perbatasan, terlebih untuk angkutan sembako karena dianggap prioritas.
"Pemeriksaan hanya berfokus pada suhu tubuh dan kelengkapan protokol kesehatan lain seperti masker,“ lanjutnya seperti dikutip Jubir Setwan Kalsel.
"Kami disini selalu melaksanakan pemeriksaan menggunakan alat pengukur suhu, bila di atas normal diberi dua pilihan, kembali atau dirujuk ke rumah sakit, dan jika tidak memiliki masker, langsung kami beri dengan persediaan masker di posko,” demikian Eskop.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel Hj Rachmah Norlias mengharapkan, agar koordinasi berjalan baik sehingga bisa memberikan langkah-langkah yang baik pula untuk percepatan penanganan COVID-19 di provinsinya dan Kalteng.
"Memang kunjungan kami ke sini (Pasar Panas), untuk melihat dampak sosial terhadap penduduk perbatasan Kalsel - Kalteng akibat pandemi COVID-19," lanjut "Srikandi" PAN tersebut.
Foto bersama rombongan Komisi I DPRD Kalsel usai pertemuan dengan Pemkab dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bartim, Kalteng di Pasar Panas (215 kilometer barat laut Banjarmasin), perbatasan kedua provinsi bertetangga tersebut, 26 Juni lalu. (Istimewa)
