Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas SH MH berpendapat, keberadaan tapal batas atau kejelasan perbatasan wilayah itu penting dalam tata pemerintahan dan pembangunan.
"Karena dengan kejelasan perbatasan tersebut akan lebih memudahkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan agar tidak tumpang tindih," ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
"Oleh sebab itu, kami Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rahmah Norlias dari PAN perlu meninjau perbatasan dengan Kalimantan Timur (Kaltim)," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin tersebut.
Ia menerangkan, gerbang perbatasan dengan Kalsel itu di Kecamatan Muara Kumam (sekitar 350 kilometer timur laut Banjarmasin) Kabupaten Pasir, Kaltim.
Namun menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, konstruksi gerbang, baik dari provinsinya maupun Kaltim tampak kumuh atau sudah tidak layak lagi.
"Ketidaklayakan itu terlebih kalau kita kaitkan dengan rencana tempat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia ke Kaltim," ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
"Begitu pula kalau kita kaitkan dengan Kalsel sebagai penyangga IKN nantinya, sehingga gerbang tersebut perlu renovasi dan lebih monomental lagi," lanjutnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengaku, dalam kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, 21 - 22 Juni 2020 tidak ada pertemuan khusus antara Komisinya dengan Komisi I atau wakil rakyat Kaltim.
"Namun kita bangga dan mengapresiasi masing-masing DPRD Kalsel dan Kaltim akan memperbarui gebang perbatasan kedua provinsi bertetangga tersebut," demikian Suripno Sumas.
Dalam pertemuan dan peninjauan gerbang tersebut dari DPRD Kaltim hadir keempat komisi mereka, sedangksn Kalsel hanya tiga komisi yaitu Komisi I, III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur diketuai H Sahrujani (Golkar), dan Komisi IV Bidang Kesra diketuai HM Lutfi Saifuddin (Gerindra).
Sementara Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDIP mengecek keadaan PT Bank Kalsel Cabang Jakarta dalam suasana pandemi COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Karena dengan kejelasan perbatasan tersebut akan lebih memudahkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan agar tidak tumpang tindih," ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
"Oleh sebab itu, kami Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rahmah Norlias dari PAN perlu meninjau perbatasan dengan Kalimantan Timur (Kaltim)," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin tersebut.
Ia menerangkan, gerbang perbatasan dengan Kalsel itu di Kecamatan Muara Kumam (sekitar 350 kilometer timur laut Banjarmasin) Kabupaten Pasir, Kaltim.
Namun menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, konstruksi gerbang, baik dari provinsinya maupun Kaltim tampak kumuh atau sudah tidak layak lagi.
"Ketidaklayakan itu terlebih kalau kita kaitkan dengan rencana tempat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia ke Kaltim," ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
"Begitu pula kalau kita kaitkan dengan Kalsel sebagai penyangga IKN nantinya, sehingga gerbang tersebut perlu renovasi dan lebih monomental lagi," lanjutnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengaku, dalam kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, 21 - 22 Juni 2020 tidak ada pertemuan khusus antara Komisinya dengan Komisi I atau wakil rakyat Kaltim.
"Namun kita bangga dan mengapresiasi masing-masing DPRD Kalsel dan Kaltim akan memperbarui gebang perbatasan kedua provinsi bertetangga tersebut," demikian Suripno Sumas.
Dalam pertemuan dan peninjauan gerbang tersebut dari DPRD Kaltim hadir keempat komisi mereka, sedangksn Kalsel hanya tiga komisi yaitu Komisi I, III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur diketuai H Sahrujani (Golkar), dan Komisi IV Bidang Kesra diketuai HM Lutfi Saifuddin (Gerindra).
Sementara Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDIP mengecek keadaan PT Bank Kalsel Cabang Jakarta dalam suasana pandemi COVID-19.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020