Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banjar M Hilman mengatakan, pihaknya siap mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari penyakit itu.
"Kami ingin mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Artinya masyarakat tetap bisa bekerja dan berusaha serta tetap aman dan tidak tertular virus yang menjadi pandemi dunia itu," ujarnya di Martapura, Senin.
Menurut Hilman yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar itu, setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diperpanjang, status kabupaten kembali ke awal yakni darurat kebencanaan non alam.
Dijelaskan, terbitnya keppres darurat bencana non alam membuat status bencana nasional yang disesuaikan kondisi masing-masing daerah dan Kabupaten Banjar bukan termasuk 102 daerah sebagai daerah zona hijau.
"Status bencana nasional itu membuat setiap daerah di karantina tetapi ada kelonggaran yang mulai diterapkan pemerintah sehingga masyarakat bisa produktif dan terhindar dari penularan virus mematikan itu," ucapnya.
Disebutkan, pelonggaran dilakukan bertahap pada beberapa sektor agar masyarakat tetap produktif mulai dari rumah ibadah, sektor usaha, sektor perdagangan barang dan jasa, terkait hajat hidup orang banyak.
Kemudian, pertanian dan peternakan, home industri, konstruksi, logistik, barang, pertambangan, perminyakan, semua dilakukan untuk mewujudkan masyarakat produktif namun aman dari COVID-19.
"Meski pun ada pelonggaran tetapi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 harus dilakukan seperti menjaga jarak aman, memakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun tetap diterapkan," pesannya.
Sementara itu, data sebaran COVID-19 yang dihimpun GTPP Banjar sebanyak 135 orang dinyatakan positif, 117 masih menjalani perawatan, 11 orang sudah dinyatakan sembuh dan tujuh orang meninggal dunia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami ingin mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Artinya masyarakat tetap bisa bekerja dan berusaha serta tetap aman dan tidak tertular virus yang menjadi pandemi dunia itu," ujarnya di Martapura, Senin.
Menurut Hilman yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar itu, setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diperpanjang, status kabupaten kembali ke awal yakni darurat kebencanaan non alam.
Dijelaskan, terbitnya keppres darurat bencana non alam membuat status bencana nasional yang disesuaikan kondisi masing-masing daerah dan Kabupaten Banjar bukan termasuk 102 daerah sebagai daerah zona hijau.
"Status bencana nasional itu membuat setiap daerah di karantina tetapi ada kelonggaran yang mulai diterapkan pemerintah sehingga masyarakat bisa produktif dan terhindar dari penularan virus mematikan itu," ucapnya.
Disebutkan, pelonggaran dilakukan bertahap pada beberapa sektor agar masyarakat tetap produktif mulai dari rumah ibadah, sektor usaha, sektor perdagangan barang dan jasa, terkait hajat hidup orang banyak.
Kemudian, pertanian dan peternakan, home industri, konstruksi, logistik, barang, pertambangan, perminyakan, semua dilakukan untuk mewujudkan masyarakat produktif namun aman dari COVID-19.
"Meski pun ada pelonggaran tetapi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 harus dilakukan seperti menjaga jarak aman, memakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun tetap diterapkan," pesannya.
Sementara itu, data sebaran COVID-19 yang dihimpun GTPP Banjar sebanyak 135 orang dinyatakan positif, 117 masih menjalani perawatan, 11 orang sudah dinyatakan sembuh dan tujuh orang meninggal dunia.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020