Pimpinan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung rencana PT PLN (Persero) mengubah sistem pembayaran listrik dari pascabayar menjadi prabayar.
Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH dan Wakilnya Muhammad Syaripuddin SE menyatakan dukungan tersebut, usai menerima manajemen PT PLN (Persero) Walayah Kalsel dan Tengah (Kalselteng) di Banjarmasin, Rabu.
"Kami mendukung rencana perubahan pembayaran listrik yang semula pascabayar menjadi prabayar itu,” tegas Supian HK dari Partai Golkar didampingi Wakilnya M Syaripuddin yang akrab dengan sapaan Bang Dhin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Bang Dhin menambahkan, agar pihak PLN mengomunikasikan sesegera mungkin dan langsung dengan masyarakat, terutama kepada mereka yang masih menggunakan sistem pascabayar serta sudah jatuh masa tempo.
"Komunikasi atau pemberitahuan tidak cukup hanya melalui surat saja," ujar politikus muda PDIP asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
Sementara itu, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng Sudirman mengaku, secara umum Badan Usaha Milik Negara (BUMB) yang bergerak di bidang jasa kelistrikan tersebut juga terdampak atas mewabahnya virus Corona atau pandemi COVID-19.
"Dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang, sebenarnya PLN juga terdesak, seperti pertumbuhan minus 17 persen terutama di daerah Jawa, dan keuangan juga bermasalah," ungkapnya tanpa merinci.
Oleh karenanya dia berharap, terkait dengan pembayaran pelanggan di luar subsidi agar membayar tepat waktu. Kini PLN sedang menggalakkan pembayaran listrik dengan sistem prabayar.
"Sistem prabayar lebih membantu menghemat pengeluaran masyarakat bila dibanding dengan sistem pascabayar yang mereka gunakan sebelumnya," demikian Sudirman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH dan Wakilnya Muhammad Syaripuddin SE menyatakan dukungan tersebut, usai menerima manajemen PT PLN (Persero) Walayah Kalsel dan Tengah (Kalselteng) di Banjarmasin, Rabu.
"Kami mendukung rencana perubahan pembayaran listrik yang semula pascabayar menjadi prabayar itu,” tegas Supian HK dari Partai Golkar didampingi Wakilnya M Syaripuddin yang akrab dengan sapaan Bang Dhin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Bang Dhin menambahkan, agar pihak PLN mengomunikasikan sesegera mungkin dan langsung dengan masyarakat, terutama kepada mereka yang masih menggunakan sistem pascabayar serta sudah jatuh masa tempo.
"Komunikasi atau pemberitahuan tidak cukup hanya melalui surat saja," ujar politikus muda PDIP asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
Sementara itu, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng Sudirman mengaku, secara umum Badan Usaha Milik Negara (BUMB) yang bergerak di bidang jasa kelistrikan tersebut juga terdampak atas mewabahnya virus Corona atau pandemi COVID-19.
"Dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang, sebenarnya PLN juga terdesak, seperti pertumbuhan minus 17 persen terutama di daerah Jawa, dan keuangan juga bermasalah," ungkapnya tanpa merinci.
Oleh karenanya dia berharap, terkait dengan pembayaran pelanggan di luar subsidi agar membayar tepat waktu. Kini PLN sedang menggalakkan pembayaran listrik dengan sistem prabayar.
"Sistem prabayar lebih membantu menghemat pengeluaran masyarakat bila dibanding dengan sistem pascabayar yang mereka gunakan sebelumnya," demikian Sudirman.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020