Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas berpendapat, untuk memaknai Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020 dengan meningkatkan kegotongroyongan dalam penanganan virus Corona atau COVID-19.
"Pasalnya sebagaimana pelajaran tempo dulu bahwa gotong royong inti dari Pancasila," ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin.
"Ketika itu, Bung Karno yang kemudian menjadi Proklamator Kemerdekaan Indonesia mengenalkan fahamnya Pancasila dia peras menjadi Tri Sila (tiga dasar), kemudian diperas lagi menjadi Ika Sila yaitu Gotong Royong," lanjutnya.
Karena, menurut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu, musuh yang terberat bangsa Indonesia, termasuk provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa ialah melawan COVID-19 agar cepat berlalu dari negeri tercinta ini.
Oleh sebab itu, semua komponen masyarakat Kalsel harus meningkatkan kegotongroyongan dalam penanganan COVID-19 agar virus yang sangat membahayakan kehidupan manusia tersebut cepat berlalu, ajaknya.
"Tanpa peningkatan kegotongroyongan mustahil atau kemungkinan sulit untuk percepatan penanganan COVID-19 di provinsi kita yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa," lanjutnya.
Laki-laki kelahiran Tahun 1948 atau anggota DPRD Kalsel dua periode itu berpendapat, oleh karena pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Besar Nasional yaitu Hari Lahir Pancasila, maka seyogyanya pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan peringatan.
"Oleh karena 1 Juni adalah Hari Besar Nasional, maka Pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan peringatan, walau harus mengacu pada standar operasional atau protokoler COVID-19," tegasnya.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu, peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut penting untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Pancasila landasan dasar bagi Bangsa Indonesia.
"Pencetusan Pancasila itu pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia atau Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 1 Juni 1845," kutip Suripno yang pernah menjadi guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersebut sebelum menjadi pegawai Kanwil Dephub provinsi setempat.
"Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia itulah yang mau Partai Komunis Indonesia (PKI) ganti dengan faham komunis (Komunisme) yang mereka lakukan melalui Gerakan 30 September 1965 dan terkenal dengan sebutan G. 30 S/PKI," lanjutnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengingatkan, walau secara formal PKI telah tiada, tetapi tetap harus waspada terhadap gerakan mereka yang tidak menutup kemungkinan sudah memasuki semua line pemerintahan serta sosial politik dan kemasyarakatan.
"Pelajaran sejarah penghianatan PKI terhadap bangsa dan republik ini tahun 1926, 1948 dan 1965 hendaknya menjadi pengalaman atau guru berharga agar kejadian masa lalu yang kelam tidak terulang," demikian Suripno Sumas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pasalnya sebagaimana pelajaran tempo dulu bahwa gotong royong inti dari Pancasila," ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin.
"Ketika itu, Bung Karno yang kemudian menjadi Proklamator Kemerdekaan Indonesia mengenalkan fahamnya Pancasila dia peras menjadi Tri Sila (tiga dasar), kemudian diperas lagi menjadi Ika Sila yaitu Gotong Royong," lanjutnya.
Karena, menurut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu, musuh yang terberat bangsa Indonesia, termasuk provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa ialah melawan COVID-19 agar cepat berlalu dari negeri tercinta ini.
Oleh sebab itu, semua komponen masyarakat Kalsel harus meningkatkan kegotongroyongan dalam penanganan COVID-19 agar virus yang sangat membahayakan kehidupan manusia tersebut cepat berlalu, ajaknya.
"Tanpa peningkatan kegotongroyongan mustahil atau kemungkinan sulit untuk percepatan penanganan COVID-19 di provinsi kita yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa," lanjutnya.
Laki-laki kelahiran Tahun 1948 atau anggota DPRD Kalsel dua periode itu berpendapat, oleh karena pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Besar Nasional yaitu Hari Lahir Pancasila, maka seyogyanya pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan peringatan.
"Oleh karena 1 Juni adalah Hari Besar Nasional, maka Pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan peringatan, walau harus mengacu pada standar operasional atau protokoler COVID-19," tegasnya.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu, peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut penting untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Pancasila landasan dasar bagi Bangsa Indonesia.
"Pencetusan Pancasila itu pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia atau Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 1 Juni 1845," kutip Suripno yang pernah menjadi guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersebut sebelum menjadi pegawai Kanwil Dephub provinsi setempat.
"Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia itulah yang mau Partai Komunis Indonesia (PKI) ganti dengan faham komunis (Komunisme) yang mereka lakukan melalui Gerakan 30 September 1965 dan terkenal dengan sebutan G. 30 S/PKI," lanjutnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengingatkan, walau secara formal PKI telah tiada, tetapi tetap harus waspada terhadap gerakan mereka yang tidak menutup kemungkinan sudah memasuki semua line pemerintahan serta sosial politik dan kemasyarakatan.
"Pelajaran sejarah penghianatan PKI terhadap bangsa dan republik ini tahun 1926, 1948 dan 1965 hendaknya menjadi pengalaman atau guru berharga agar kejadian masa lalu yang kelam tidak terulang," demikian Suripno Sumas.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020