Oleh Yose Rizal
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tidak menemukan kasus tindak pidana selama tahapan pemilihan umum sejak sosialisasi hingga pemungutan suara pada 9 April 2014.
"Memang sempat ada isu terjadinya tindak pidana pemilu sebelum proses pemungutan suara tetapi setelah dicek ke lapangan hasilnya negatif," ujar Ketua Panwaslu Kota Banjarbaru Iwan Setiawan, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya selalu siap menangani tindak pidana pemilu sepanjang syarat terjadinya tindak pidana terpenuhi sehingga bisa di proses lebih lanjut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Disebutkan, saat masa kampanye ada dua dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu dan langsung diproses hingga dibahas ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu tetapi laporan itu dicabut pelapor.
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika kasusnya sudah dicabut pelapor karena merasa tidak perlu diperpanjang. Makanya, tidak ada kasus dugaan tindak pidana pemilu yang ditangani," ungkapnya.
Menurut dia, selama sosialisasi dan masa kampanye pemilu, pihaknya menangani ratusan pelanggaran yang bersifat administratif tetapi karena tidak ada sanksi sehingga seluruhnya diselesaikan secara administrasi.
"Jumlah pelanggaran administratif mencapai 140 kasus, tetapi karena hanya bersifat administrasi sehingga sanksinya tidak berat dan bersifat teguran kepada parpol maupun caleg yang melanggar," jelasnya.
Dikatakan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu legislatif di Kota Banjarbaru terdapat beberapa aturan sesuai undang-undang pemilu yang tidak dijalankan sehingga cukup merepotkan penyelenggara pemilu.
Dicontohkan, salinan berita acara perhitungan di tempat pemungutan suara atau formulir C1 seharusnya wajib disampaikan ke KPU maupun Panwaslu sehingga bisa menjadi data pembanding perhitungan suara.
"Namun, cukup banyak KPPS yang tidak menyampaikan formulir C1 atau ada juga yang menyampaikan tetapi formulir kosong tanpa di isi sehingga tidak bisa dijadikan data pembanding perhitungan suara," ujarnya.
Ditambahkan, meski pun masih terdapat kekurangan, namun secara umum pelaksanaan pemilu legislatif di Banjarbaru berlangsung aman, lancar tertib dan kondusif sehingga situasi kamtibmas terpelihara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tidak menemukan kasus tindak pidana selama tahapan pemilihan umum sejak sosialisasi hingga pemungutan suara pada 9 April 2014.
"Memang sempat ada isu terjadinya tindak pidana pemilu sebelum proses pemungutan suara tetapi setelah dicek ke lapangan hasilnya negatif," ujar Ketua Panwaslu Kota Banjarbaru Iwan Setiawan, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya selalu siap menangani tindak pidana pemilu sepanjang syarat terjadinya tindak pidana terpenuhi sehingga bisa di proses lebih lanjut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Disebutkan, saat masa kampanye ada dua dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu dan langsung diproses hingga dibahas ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu tetapi laporan itu dicabut pelapor.
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika kasusnya sudah dicabut pelapor karena merasa tidak perlu diperpanjang. Makanya, tidak ada kasus dugaan tindak pidana pemilu yang ditangani," ungkapnya.
Menurut dia, selama sosialisasi dan masa kampanye pemilu, pihaknya menangani ratusan pelanggaran yang bersifat administratif tetapi karena tidak ada sanksi sehingga seluruhnya diselesaikan secara administrasi.
"Jumlah pelanggaran administratif mencapai 140 kasus, tetapi karena hanya bersifat administrasi sehingga sanksinya tidak berat dan bersifat teguran kepada parpol maupun caleg yang melanggar," jelasnya.
Dikatakan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu legislatif di Kota Banjarbaru terdapat beberapa aturan sesuai undang-undang pemilu yang tidak dijalankan sehingga cukup merepotkan penyelenggara pemilu.
Dicontohkan, salinan berita acara perhitungan di tempat pemungutan suara atau formulir C1 seharusnya wajib disampaikan ke KPU maupun Panwaslu sehingga bisa menjadi data pembanding perhitungan suara.
"Namun, cukup banyak KPPS yang tidak menyampaikan formulir C1 atau ada juga yang menyampaikan tetapi formulir kosong tanpa di isi sehingga tidak bisa dijadikan data pembanding perhitungan suara," ujarnya.
Ditambahkan, meski pun masih terdapat kekurangan, namun secara umum pelaksanaan pemilu legislatif di Banjarbaru berlangsung aman, lancar tertib dan kondusif sehingga situasi kamtibmas terpelihara.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014