Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Jakarta mengapresiasi komitmen Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menggarap berbagai proyek pemerintah dan swasta dalam negeri.
Ketua DPD Hippi Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan hal itu menjadi bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam membina, memberdayakan dan mengembangkan UMKM agar lebih maju dan berpeluang naik kelas.
Baca juga: BUMN pupuk dapat jadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional
"Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini banyak UMKM yang telah mati suri, khususnya
UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan konsultan tahun ini diperkirakan peluang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah sangat kecil mengingat banyaknya anggaran pemerintah yang di-refocusing menangani COVID-19, sehingga kebijakan Menteri BUMN yang mewajibkan BUMN memberikan peluang kerja ke
pelaku usaha UMKM menjadi secercah harapan," katanya.
Sarman berharap kerja sama BUMN dengan UKM tidak terbatas hanya pada 30 BUMN, namun dapat mencakup semua BUMN untuk membina, memberdayakan dan mengembangkan UKM dengan berbagai bidang usaha sesuai peluang yang ada.
Dengan demikian, setelah COVID-19 berakhir, dunia usaha dapat lebih cepat bangkit dan berlari kencang menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca juga: BUMN diminta memiliki task force penanganan COVID-19
"Hippi DKI yang 95 persen anggotanya pelaku UMKM
mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN atas kepedulian, perhatian dan kesempatan yang diberikan bermitra dengan UKM," katanya.
Dalam rangka menggali lebih jauh program BUMN tersebut, Sarman mengaku pihaknya akan menyelenggarakan diskusi daring bersama Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dengan tema Peran BUMN Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM pascaCOVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua DPD Hippi Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan hal itu menjadi bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam membina, memberdayakan dan mengembangkan UMKM agar lebih maju dan berpeluang naik kelas.
Baca juga: BUMN pupuk dapat jadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional
"Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini banyak UMKM yang telah mati suri, khususnya
UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan konsultan tahun ini diperkirakan peluang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah sangat kecil mengingat banyaknya anggaran pemerintah yang di-refocusing menangani COVID-19, sehingga kebijakan Menteri BUMN yang mewajibkan BUMN memberikan peluang kerja ke
pelaku usaha UMKM menjadi secercah harapan," katanya.
Sarman berharap kerja sama BUMN dengan UKM tidak terbatas hanya pada 30 BUMN, namun dapat mencakup semua BUMN untuk membina, memberdayakan dan mengembangkan UKM dengan berbagai bidang usaha sesuai peluang yang ada.
Dengan demikian, setelah COVID-19 berakhir, dunia usaha dapat lebih cepat bangkit dan berlari kencang menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca juga: BUMN diminta memiliki task force penanganan COVID-19
"Hippi DKI yang 95 persen anggotanya pelaku UMKM
mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN atas kepedulian, perhatian dan kesempatan yang diberikan bermitra dengan UKM," katanya.
Dalam rangka menggali lebih jauh program BUMN tersebut, Sarman mengaku pihaknya akan menyelenggarakan diskusi daring bersama Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dengan tema Peran BUMN Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM pascaCOVID-19.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020