Oleh Imam Hanafi
"Kami dari legislatif menyarankan agar Bakiasda mengubah isi draft Raperda dengan pemisahan antara RGS dan TV Saijaan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kotabaru H Genta Kusan, di Kotabaru, Selasa, saat memimpin pembahasan Raperda Penyiaran.
Menurut dia, berdasarkan hasil studi banding ke sejumlah pihak berkompeten beberapa waktu lalu di antaranya, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta.
Menindaklanjuti studi banding tersebut, dewan juga menerima masukan dari masyarakat. Kesimpulannya, atas pertimbangan anggaran dan manfaat, maka disarankan agar RGS berafiliasi dengan RRI, sehingga pengoperasiannya lebih professional dan tidak lagi menjadi beban daerah.
Sementara menyangkut TV Saijaan, disarankan agar membuat chanel (saluran siaran) yang siarkan melalui tower pemancar, selain dapat menyiarkan tv sendiri juga bisa menyiarkan chanel-chanel lain, dengan kualitas gambar yang jauh lebih bagus.
 "Artinya, anggaran yang dikeluarkan relatif akan lebih rendah namun kualitas dan kelangsungan siaran tetap terjaga, jelas H Gegen.
Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Informatika Arsip dan Sandi Daerah (Bakiasda) Kotabaru, Eko Suryadi Widodo mengaku gembira atas lolosnya tahapan EDP bersama KPID Kalsel atas Raperda penyiaran, mengingat pentingnya legalitas terhadap keberadaan lembaga yang dipimpinnya itu.
 "Kalau memang ketentuannya antara RGS dan TV Saijaan harus dipisah, akan kami pisah draft raperdanya, intinya keperadaan lembaga penyiaran ini sangat penting dan harus segera dibuatkan payung hukum dalam beroperasi," jelas H Dodo. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, segera memanggil Badan Komunikasi Informatika Arsip dan Sandi Daerah (Bakiasda) Kotabaru terkait tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyiaran, Radio Gema Saijaan (RGS) dan TV Saijaan.
"Kami dari legislatif menyarankan agar Bakiasda mengubah isi draft Raperda dengan pemisahan antara RGS dan TV Saijaan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kotabaru H Genta Kusan, di Kotabaru, Selasa, saat memimpin pembahasan Raperda Penyiaran.
Menurut dia, berdasarkan hasil studi banding ke sejumlah pihak berkompeten beberapa waktu lalu di antaranya, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta.
Menindaklanjuti studi banding tersebut, dewan juga menerima masukan dari masyarakat. Kesimpulannya, atas pertimbangan anggaran dan manfaat, maka disarankan agar RGS berafiliasi dengan RRI, sehingga pengoperasiannya lebih professional dan tidak lagi menjadi beban daerah.
Sementara menyangkut TV Saijaan, disarankan agar membuat chanel (saluran siaran) yang siarkan melalui tower pemancar, selain dapat menyiarkan tv sendiri juga bisa menyiarkan chanel-chanel lain, dengan kualitas gambar yang jauh lebih bagus.
 "Artinya, anggaran yang dikeluarkan relatif akan lebih rendah namun kualitas dan kelangsungan siaran tetap terjaga, jelas H Gegen.
Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Informatika Arsip dan Sandi Daerah (Bakiasda) Kotabaru, Eko Suryadi Widodo mengaku gembira atas lolosnya tahapan EDP bersama KPID Kalsel atas Raperda penyiaran, mengingat pentingnya legalitas terhadap keberadaan lembaga yang dipimpinnya itu.
 "Kalau memang ketentuannya antara RGS dan TV Saijaan harus dipisah, akan kami pisah draft raperdanya, intinya keperadaan lembaga penyiaran ini sangat penting dan harus segera dibuatkan payung hukum dalam beroperasi," jelas H Dodo. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014