Oleh Syamsuddin Hasan
"Kami tidak cuma sekedar merekrut saksi untuk Pemilu 2014, tapi mereka juga mendapat pembekalan/pelatihan guna lebih mantap dalam melaksanakan tugas," ujar Ketua DPW PKS Kalsel Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, perlu antisipasi dalam tahapan setiap Pemilu.
"Dalam setiap tahapan Pemilu tersebut, kuncinya adalah saksi yang harus kuat, terutama dalam penguasaan aturan," tandas alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru (35 km utara Banjarmasin) itu.
Ia mengatakan dalam Pemilu 2014 PKS Kalsel merekrut 8.000 lebih saksi resmi, dan mereka itu sudah mendapatkan pembekalan atau mengikuti pelatihan.
"Kalau sebelumnya kami sudah melakukan pelatihan saksi sampai tingkat kecamatan, maka pekan ini pelatihan saksi tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
"Saksi-saksi tersebut dimanapun berada juga harus siap kalau terjadi sengketa Pemilu," lanjut politisi muda yang menyandang gelar sarjana perikanan dan masiter bidang lingkungan itu.
Pasalnya, menurut dia, sengketa Pemilu itu rentan terjadi, terlebih adanya indikasi "money politics" (politik uang) yang mulai marak, sehingga hal tersebut perlu antisipasi.
"Akibat maraknya politik uang bisa membuat masyarakat pemilih bingung. Hal itu juga bisa berdampak negatif yang semestinya tak perlu terjadi pada pesta demokrasi," demikian Ibnu Sina.
Pada kesempatan terpisah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalsel H Abdul Munasib Halike menyatakan bahwa pihaknya sudah mendaftarkan saksi yang merupakan saksi dari partai politik (parpol).
"Saksi yang kami daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebanyak satu orang untuk satu tempat pemungutan suara (TPS)," lanjut alumnus Fakultas Ekonomi Unlam Banjarmasin itu.
 "Masing-masing saksi tersebut akan mengawal sampai ke kecamatan. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hanura setempat," demikian Abd Munasib. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Selatan terus berusaha memantapkan saksi Pemilihan Umum 2014 dengan memberi pelatihan dan pembekalan.
"Kami tidak cuma sekedar merekrut saksi untuk Pemilu 2014, tapi mereka juga mendapat pembekalan/pelatihan guna lebih mantap dalam melaksanakan tugas," ujar Ketua DPW PKS Kalsel Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, perlu antisipasi dalam tahapan setiap Pemilu.
"Dalam setiap tahapan Pemilu tersebut, kuncinya adalah saksi yang harus kuat, terutama dalam penguasaan aturan," tandas alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru (35 km utara Banjarmasin) itu.
Ia mengatakan dalam Pemilu 2014 PKS Kalsel merekrut 8.000 lebih saksi resmi, dan mereka itu sudah mendapatkan pembekalan atau mengikuti pelatihan.
"Kalau sebelumnya kami sudah melakukan pelatihan saksi sampai tingkat kecamatan, maka pekan ini pelatihan saksi tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
"Saksi-saksi tersebut dimanapun berada juga harus siap kalau terjadi sengketa Pemilu," lanjut politisi muda yang menyandang gelar sarjana perikanan dan masiter bidang lingkungan itu.
Pasalnya, menurut dia, sengketa Pemilu itu rentan terjadi, terlebih adanya indikasi "money politics" (politik uang) yang mulai marak, sehingga hal tersebut perlu antisipasi.
"Akibat maraknya politik uang bisa membuat masyarakat pemilih bingung. Hal itu juga bisa berdampak negatif yang semestinya tak perlu terjadi pada pesta demokrasi," demikian Ibnu Sina.
Pada kesempatan terpisah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalsel H Abdul Munasib Halike menyatakan bahwa pihaknya sudah mendaftarkan saksi yang merupakan saksi dari partai politik (parpol).
"Saksi yang kami daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebanyak satu orang untuk satu tempat pemungutan suara (TPS)," lanjut alumnus Fakultas Ekonomi Unlam Banjarmasin itu.
 "Masing-masing saksi tersebut akan mengawal sampai ke kecamatan. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hanura setempat," demikian Abd Munasib. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014