Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola), Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Batola Tahun Anggaran (TA) 2019, Rabu (6/5).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Saleh, Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj Arfah tersebut terdapat 55 rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
55 rekomendasi itu ditujukan mulai dari gambaran umum daerah, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan, hingga penyelenggaraan umum.
Terkait dengan gambaran umum, DPRD merekomendasikan untuk meningkatkan potensi ruang lahan sebagai kawasan objek wisata serta potensi produk unggulan dan hasil-hasil pertanian sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terhadap kondisi ekonomi daerah, disarankan pemerintah daerah memacu empat sektor berpengaruh signifikan yaitu pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan konstruksi agar bisa meningkatkan PDRB.
Menyangkut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi.
Demikian pula terhadap pengelolaan belanja daerah diharapkan pelaksanaan koordinasi yang aktif antara SKPD terkait dengan kementerian terkait agar proses pelaksanaan dana DAK dapat berjalan baik.
Untuk urusan wajib di bidang pendidikan, DPRD merekomendasikan perlunya penambahan ruang kelas dengan menambah anggaran sekaligus peningkatan kompetensi guru. Demikian pula urusan kesehatan disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana transportasi di setiap puskesmas serta RSUD Abdul Aziz yang perlu peningkatan bangunan fisik, sarana prasarana medis maupun SDM.
Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diharapkan adanya tambahan tenaga pengawasan dan tenaga ahli kredibel serta perlunya pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Perda Tata Ruang.
Sedangkan terhadap urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam menunjang kinerja Disperkim diharapkan perlu dibangunkan sarana kantor dan penunjang lainnya. Walau pun Disperkim juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi program kerja di perdesaan dan kecamatan.
Guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus penegakan perda disarankan perlunya penambahan dana dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan kegiatan pendataan/pemutakhiran PMKS dengan melibatkan pihak kecamatan/desa dan lembaga terkait yang valid serta menambah dana dalam penanggulangan kemiskinan untuk urusan sosial.
Sedangkan dalam urusan ketenagakerjaan, DPRD mengharapkan perlunya program yang tepat sasaran serta bisa menyediakan peluang kerja di samping daerah diharapkan dapat memfasilitasi penduduk KTP Batola mendapat prioritas dipekerjakan bagi perusahaan yang beroperasi di Batola.
Khusus menyangkut urusan tugas pembantuan, DPRD mengharapkan Pemkab Batola memberikan support seluruh SKPD agar proaktif melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian, salah satunya dengan mengajukan proposal kegiatan agar tugas pembantuan yang diterima bisa lebih banyak lagi.
Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD atas kearifan dan kebijaksanaan dalam menelaah, menilai dan mencermati LKPj yang disampaikan.
Kearifan dan kebijaksanaan DPRD itu, ucap wabup, tercermin dari dipahaminya langkah dan program yang dijalankan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam LKPj Kepala Daerah yang disampaikan, Kamis (30/4) lalu.
Dengan telah keluarkannya keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPj, Rahmadi memandang, sebagai bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD Batola akan kinerja pemerintah daerah yang akan menjadi sebuah acuan serta keyakinan guna keberlangsungan kesinambungan roda pembangunan dan pemerintahan.
“Saran, pendapat, himbauan maupun kritik konstruktif DPRD tentunya merupakan masukan sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghimpun, memaksimalkan dan mengoptimalkan segala potensi serta peluang yang dimiliki demi sebesar-besarnya kemajuan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Saleh, Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj Arfah tersebut terdapat 55 rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
55 rekomendasi itu ditujukan mulai dari gambaran umum daerah, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan, hingga penyelenggaraan umum.
Terkait dengan gambaran umum, DPRD merekomendasikan untuk meningkatkan potensi ruang lahan sebagai kawasan objek wisata serta potensi produk unggulan dan hasil-hasil pertanian sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terhadap kondisi ekonomi daerah, disarankan pemerintah daerah memacu empat sektor berpengaruh signifikan yaitu pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan konstruksi agar bisa meningkatkan PDRB.
Menyangkut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi.
Demikian pula terhadap pengelolaan belanja daerah diharapkan pelaksanaan koordinasi yang aktif antara SKPD terkait dengan kementerian terkait agar proses pelaksanaan dana DAK dapat berjalan baik.
Untuk urusan wajib di bidang pendidikan, DPRD merekomendasikan perlunya penambahan ruang kelas dengan menambah anggaran sekaligus peningkatan kompetensi guru. Demikian pula urusan kesehatan disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana transportasi di setiap puskesmas serta RSUD Abdul Aziz yang perlu peningkatan bangunan fisik, sarana prasarana medis maupun SDM.
Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diharapkan adanya tambahan tenaga pengawasan dan tenaga ahli kredibel serta perlunya pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Perda Tata Ruang.
Sedangkan terhadap urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam menunjang kinerja Disperkim diharapkan perlu dibangunkan sarana kantor dan penunjang lainnya. Walau pun Disperkim juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi program kerja di perdesaan dan kecamatan.
Guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus penegakan perda disarankan perlunya penambahan dana dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan kegiatan pendataan/pemutakhiran PMKS dengan melibatkan pihak kecamatan/desa dan lembaga terkait yang valid serta menambah dana dalam penanggulangan kemiskinan untuk urusan sosial.
Sedangkan dalam urusan ketenagakerjaan, DPRD mengharapkan perlunya program yang tepat sasaran serta bisa menyediakan peluang kerja di samping daerah diharapkan dapat memfasilitasi penduduk KTP Batola mendapat prioritas dipekerjakan bagi perusahaan yang beroperasi di Batola.
Khusus menyangkut urusan tugas pembantuan, DPRD mengharapkan Pemkab Batola memberikan support seluruh SKPD agar proaktif melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian, salah satunya dengan mengajukan proposal kegiatan agar tugas pembantuan yang diterima bisa lebih banyak lagi.
Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD atas kearifan dan kebijaksanaan dalam menelaah, menilai dan mencermati LKPj yang disampaikan.
Kearifan dan kebijaksanaan DPRD itu, ucap wabup, tercermin dari dipahaminya langkah dan program yang dijalankan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam LKPj Kepala Daerah yang disampaikan, Kamis (30/4) lalu.
Dengan telah keluarkannya keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPj, Rahmadi memandang, sebagai bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD Batola akan kinerja pemerintah daerah yang akan menjadi sebuah acuan serta keyakinan guna keberlangsungan kesinambungan roda pembangunan dan pemerintahan.
“Saran, pendapat, himbauan maupun kritik konstruktif DPRD tentunya merupakan masukan sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghimpun, memaksimalkan dan mengoptimalkan segala potensi serta peluang yang dimiliki demi sebesar-besarnya kemajuan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020