Pemerintahan Desa Bumi Asih Kecamatan Kelumpang Selatan membagikan 100 paket bahan pokok (sembako) bagi warganya yang tergolong tidak mampu sebagai akibat dampak mewabahnya virus corona menyusul dilakukannya karantina wilayah di desa tersebut sejak awal April.
Kepala Desa Bumi Asih, Supardi mengatakan, paket sembako berisi kebutuhan pokok harian seperti beras, miyak goreng, gula, teh, mie instan dan lainya itu diperuntukkan bagi warga desa yang dinilai kurang mampu, yang pendanaanya berasal dari pihak ketiga dan tidak didapat dari pemerintah daerah.
"Paket sembako yang kita salurkan kepada warga sepenuhnya bantuan dari KUD Gajah Mada, dan kami atas nama warga sangat berterima kasih kepada segenap manajemen koperasi tersebut," kata Supardi, Rabu.
Sesuai peruntukkanya, lanjut dia, warga yang berhak mendapatkan bantuan diperoleh dari laporan RT dan kepala dusun atau aparat desa di sekitar tempat tinggal masing-masing.
Apakah selama mewabahnya COVID-19 sudah ada bantuan dari pemerintah daerah, kades yang enerjik ini menyebut belum ada sama sekali, bahkan sejak diterapkannya karantina wilayah dengan mendirikan posko desa dari swadaya belum pernah ada pejabat pemda yang mengujungi ke Desa Bumi Asih.
"Dalam situasi sulit seperti sekarang masyarakat khususnya warga kurang mampu sangat memerlukan bantuan, dan adanya bantuan KUD Gajah Mada ini sangat membantu warga kami," pungkasnya seraya mendoakan semoga KUD Gajah Mada selalu maju dan jaya.
Pada bagian lain, lambannya perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan COVID-19 dikeluhkan para wakil rakyat, khususnya di desa-desa yang sukarela mendirikan posko relawan dalam rangka mendukung program pemerintah memutus mata rantai virus corona.
Seperti yang disuarakan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Jerry Lumenta yang menilai Pemkab kurang memperhatikan usaha para relawan di desa-desa.
"Sampai sekarang dana dari Pemkab belum ada sampai ke kecamatan tentang dana penanganan COVID-19, jadi bagaimana Gugus Tugas Kecamatan dan Desa bisa bergerak," kata Jerry.
Dikatakannya, dari pengamatan semua kegiatan penanganan COVID-19 yang di desa-desa termasuk relawan tidak di akomodir oleh Pemkab Kotabaru, sementara pengawasan kita (Legislatif) sampai ke sana.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kepala Desa Bumi Asih, Supardi mengatakan, paket sembako berisi kebutuhan pokok harian seperti beras, miyak goreng, gula, teh, mie instan dan lainya itu diperuntukkan bagi warga desa yang dinilai kurang mampu, yang pendanaanya berasal dari pihak ketiga dan tidak didapat dari pemerintah daerah.
"Paket sembako yang kita salurkan kepada warga sepenuhnya bantuan dari KUD Gajah Mada, dan kami atas nama warga sangat berterima kasih kepada segenap manajemen koperasi tersebut," kata Supardi, Rabu.
Sesuai peruntukkanya, lanjut dia, warga yang berhak mendapatkan bantuan diperoleh dari laporan RT dan kepala dusun atau aparat desa di sekitar tempat tinggal masing-masing.
Apakah selama mewabahnya COVID-19 sudah ada bantuan dari pemerintah daerah, kades yang enerjik ini menyebut belum ada sama sekali, bahkan sejak diterapkannya karantina wilayah dengan mendirikan posko desa dari swadaya belum pernah ada pejabat pemda yang mengujungi ke Desa Bumi Asih.
"Dalam situasi sulit seperti sekarang masyarakat khususnya warga kurang mampu sangat memerlukan bantuan, dan adanya bantuan KUD Gajah Mada ini sangat membantu warga kami," pungkasnya seraya mendoakan semoga KUD Gajah Mada selalu maju dan jaya.
Pada bagian lain, lambannya perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan COVID-19 dikeluhkan para wakil rakyat, khususnya di desa-desa yang sukarela mendirikan posko relawan dalam rangka mendukung program pemerintah memutus mata rantai virus corona.
Seperti yang disuarakan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Jerry Lumenta yang menilai Pemkab kurang memperhatikan usaha para relawan di desa-desa.
"Sampai sekarang dana dari Pemkab belum ada sampai ke kecamatan tentang dana penanganan COVID-19, jadi bagaimana Gugus Tugas Kecamatan dan Desa bisa bergerak," kata Jerry.
Dikatakannya, dari pengamatan semua kegiatan penanganan COVID-19 yang di desa-desa termasuk relawan tidak di akomodir oleh Pemkab Kotabaru, sementara pengawasan kita (Legislatif) sampai ke sana.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020