Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menemui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Tabalong atau kabupaten paling utara provinsi tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin S.Sos di Banjarmasin, Senin menerangkan, pada kesempatan kunjungan kerja dalam daerah provinsi setempat kali ini memonitor penanganan virus Corona atau COVID-19 di "Bumi Saraba Kawa" Tabalong.
"Oleh sebab itu, dalam kunjungan kami ke Tanjung (sekitar 237 kilometer utara Banjarmasin), selain bertemu dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten tersebut, juga pemerintah daerah (Pemda) setempat bersama jajarannya yang terkait," ujarnya.
"Kita ingin mengetahui atau memastikan bagaimana penanganan COVID-19 di Bumi Saraba Kawa Tabalong seperti langkah-langkah Tim Gugus Tugas serta kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat," lanjutnya sebelum sebertolak ke "kota minyak" Tanjung.
Bumi Saraba Kawa Tabalong yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut belum termasuk zona merah COVID-19, kendati di kabupaten itu terdapat perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Sebagai contoh perusahaan pabrik Semen Conch yang menggunakan fasilitas penanam modal asing (PMA) sebagian besar pekerjanya TKA dari "negeri tirai bambu" Cina.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu berharap, Bumi Saraba Kawa Tabalong jangan sampai masuk zona merah COVID-19 atau memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kendati merupakan daerah lintas provinsi.
"Mungkin jika bisa, cukup Kota Banjarmasin yang pertama dan terakhir memberlakukan PSBB dengan segala lika-liku permasalahan sosial ekonomi dan lainnya," ujar politikus Partai Gerindra tersebut menjawab Antara Kalsel.
Karenanya itu pula, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut berharap atau mengimbau semua lapisan masyarakat di provinsinya mematuhi aturan protokoler COVID-19 supaya bisa cepat memutus mata rantai penyebaran virus yang membahayakan itu.
"Tanpa kebersamaan atau partisipasi semua pihak mungkin sulit agar COVID-19 tersebut segera berlalu terutama di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota," demikian Lutfi Saifuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin S.Sos di Banjarmasin, Senin menerangkan, pada kesempatan kunjungan kerja dalam daerah provinsi setempat kali ini memonitor penanganan virus Corona atau COVID-19 di "Bumi Saraba Kawa" Tabalong.
"Oleh sebab itu, dalam kunjungan kami ke Tanjung (sekitar 237 kilometer utara Banjarmasin), selain bertemu dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten tersebut, juga pemerintah daerah (Pemda) setempat bersama jajarannya yang terkait," ujarnya.
"Kita ingin mengetahui atau memastikan bagaimana penanganan COVID-19 di Bumi Saraba Kawa Tabalong seperti langkah-langkah Tim Gugus Tugas serta kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat," lanjutnya sebelum sebertolak ke "kota minyak" Tanjung.
Bumi Saraba Kawa Tabalong yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut belum termasuk zona merah COVID-19, kendati di kabupaten itu terdapat perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Sebagai contoh perusahaan pabrik Semen Conch yang menggunakan fasilitas penanam modal asing (PMA) sebagian besar pekerjanya TKA dari "negeri tirai bambu" Cina.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu berharap, Bumi Saraba Kawa Tabalong jangan sampai masuk zona merah COVID-19 atau memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kendati merupakan daerah lintas provinsi.
"Mungkin jika bisa, cukup Kota Banjarmasin yang pertama dan terakhir memberlakukan PSBB dengan segala lika-liku permasalahan sosial ekonomi dan lainnya," ujar politikus Partai Gerindra tersebut menjawab Antara Kalsel.
Karenanya itu pula, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut berharap atau mengimbau semua lapisan masyarakat di provinsinya mematuhi aturan protokoler COVID-19 supaya bisa cepat memutus mata rantai penyebaran virus yang membahayakan itu.
"Tanpa kebersamaan atau partisipasi semua pihak mungkin sulit agar COVID-19 tersebut segera berlalu terutama di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota," demikian Lutfi Saifuddin
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020