Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin mempertanyakan, masalah pembayaran insentif guru di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Mengapa pembayaran insentif guru-guru tersebut mengalami keterlambatan," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut kepada Antara Kalsel di Banjarmasin, Ahad.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu mengaku menerima laporan atau informasi/keluhan dari guru-guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Facebook (fb)-nya.
Sementara keluhan mereka antara lain beberapa harga barang (termasuk kebutuhan pokok) mengalami kenaikan, sedangkan pembayaran insentif terlambat, kutipnya tanpa merinci kecuali memperlihatkan fb dari para guru tersebut.
Salah satu dari fb para guru yang mereka sampaikan kepada Ketua Komisi IV DPRD Kalsel. (Istimewa)
Keterlambatan pembayaran insentif tersebut, menurut wakil rakyat yang bergelar sarjana sosial itu, tidak sejalan dengan anjuran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Sementara Pemprov Kalsel menganjurkan untuk sistem bekerja dari rumah atau "Work From Home" (WFH), lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
"Tetapi anjuran WFH tidak diikuti dengan dukungan pembayaran tunjangan yang tepat waktu. Padahal anggaran dan dananya cukup tersedia," demikian Lutfi.
