Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berpendapat, perlu peningkatan kapasitas infrastruktur pada Kantor Samsat Kabupaten Kotabaru yang merupakan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) provinsi setempat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudiannoor SE mengemukakan pendapat tersebut di Banjarmasin, Senin sesudah anggota Komisinya kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten paling timur provinsi tersebut.
Karena menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru tersebut, infrastruktur Kantor Samsat di kabupaten paling timur provinsi itu atau "Bumi Sa-ijaan" kemampuan kapasitasnya masih belum maksimal.
Oleh sebab itu, perlu peningkatan kapasitas infrastruktur agar bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak, terutama yang berada dalam wilayah Kantor Samsat Kotabaru, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel tersebut.
"Apalagi kita berharap Kantor Samsat di daerah-daerah atau kabupaten juga bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga perlu pula peningkatan kapasitas infrastruktur Samsat selaku UPPD," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel periode 2009 - 2014 itu juga menilai, pendapatan daerah melalui Samsat Kotabaru atau yang berada di "kota bamega" (kota berawan) - sekitar 300 kilometer timur Banjarmasin tersebut sudah naik.
Data pada UPPD Kotabaru menunjukan, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2017 sebesar Rp25 miliar lebih (82,91 persen), 2018 Rp25 miliar lebih (91,42 persen) dan tahun 2019 Rp29 miliar lebih (105,09 persen).
Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasi tahun 2017 Rp20 miliar lebih (78,25 persen), 2018 Rp28 miliar lebih (85,19 persen) dan tahun 2019 Rp29 miliar lebih (98,56 persen).
"Dengan peningkatan kapasitas infrastruktur tersebut kita berharap ke depan pendapatan daerah melalui Samsat Kotabaru makin meningkat lagi, dan pada gilirannya meningkatkan PAD Kalsel serta kabupaten itu sendiri," demikian Iqbal.
Kunker dalam daerah provinsi setempat Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin Sekretaris Komisinya itu ke Bumi Sa-ijaan Kotabaru, 19 - 21 Maret 2020 untuk melihat kinerja kesamsatan di kabupaten tersebut sebagai UPPD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudiannoor SE mengemukakan pendapat tersebut di Banjarmasin, Senin sesudah anggota Komisinya kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten paling timur provinsi tersebut.
Karena menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru tersebut, infrastruktur Kantor Samsat di kabupaten paling timur provinsi itu atau "Bumi Sa-ijaan" kemampuan kapasitasnya masih belum maksimal.
Oleh sebab itu, perlu peningkatan kapasitas infrastruktur agar bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak, terutama yang berada dalam wilayah Kantor Samsat Kotabaru, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel tersebut.
"Apalagi kita berharap Kantor Samsat di daerah-daerah atau kabupaten juga bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga perlu pula peningkatan kapasitas infrastruktur Samsat selaku UPPD," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel periode 2009 - 2014 itu juga menilai, pendapatan daerah melalui Samsat Kotabaru atau yang berada di "kota bamega" (kota berawan) - sekitar 300 kilometer timur Banjarmasin tersebut sudah naik.
Data pada UPPD Kotabaru menunjukan, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2017 sebesar Rp25 miliar lebih (82,91 persen), 2018 Rp25 miliar lebih (91,42 persen) dan tahun 2019 Rp29 miliar lebih (105,09 persen).
Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasi tahun 2017 Rp20 miliar lebih (78,25 persen), 2018 Rp28 miliar lebih (85,19 persen) dan tahun 2019 Rp29 miliar lebih (98,56 persen).
"Dengan peningkatan kapasitas infrastruktur tersebut kita berharap ke depan pendapatan daerah melalui Samsat Kotabaru makin meningkat lagi, dan pada gilirannya meningkatkan PAD Kalsel serta kabupaten itu sendiri," demikian Iqbal.
Kunker dalam daerah provinsi setempat Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin Sekretaris Komisinya itu ke Bumi Sa-ijaan Kotabaru, 19 - 21 Maret 2020 untuk melihat kinerja kesamsatan di kabupaten tersebut sebagai UPPD.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020