Perwakilan Forum Peduli Sungai Amandit (Forlisa), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mendatangi Kantor DPRD setempat, untuk menyampaikan kegelisahan dan keluhan karena kondisi Sungai Amandit yang sering kali mengalami kekeruhan.
Ketua Forlisa Syarifur Rahman, di Kandangan, Rabu (26/2), mengatakan pihaknya mewakili sebagian dari masyarakat yang merasa gelisah karena saat ini mengalami ketidaknyamanan terhadap kondisi keruhnya Sungai Amandit, sungai yang merupakan salah satu kebanggaan daerah tercemar.
"Kami terdorong ke DPRD HSS adalah karena kita sudah melihat kinerja Forum Penanggulangan Sungai Amandit yang dibuat oleh pemerintah daerah, sudah dua kali pertemuan koordinasi tapi hasilnya belum maksimal," katanya.
Baca juga: Wabup HSS pimpin rakor penanganan masalah kualitas air Sungai Amandit
Dijelaskan dia, pihaknya mengupayakan untuk mencoba dengan lembaga yang lain yaitu DPRD, agar bisa menyampaikan aspirasi dengan harapan DPRD punya kewenangan yang lebih untuk bisa melakukan tindakan-tindakan, dan dari pantauan hari ini posisinya di daerah Malutu itu airnya sedang keruh.
Secara umum, aspirasi yang disampaikan pihaknya meminta solusi penanganan secara tepat persoalan kualitas air Sungai Amandit, agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik dan kondisi air dapat kembali bersih.
Diketahui, hingga sekarang Sungai Amandit masih mengalami kekeruhan, pemicunya diduga dari dampak aktifitas pertambangan pasir dan juga batu bara yang beroperasi di seputaran sungai tersebut, kegelisahan dan keluhan ini menjadi trend di media sosial dengan menyuarakan "Save Amandit".
Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi, mengatakan sudah menerima dan sudah berdiskusi mendengarkan aspirasi yang disampaikan, dan nanti pihaknya dari DPRD sesuai dengan tugas fungsi pengawasan nanti akan melaksanakan rapat kerja.
Menurut dia, nanti juga akan survei terkait dengan keadaan di Sungai Amandit, mengundang dinas-dinas terkait yang terkait penangangan kualitas air Sungai Amandit dan upaya bersama ini sebagai bentuk kepedulian dapat bernilai ibadah untuk kebaikan masyarakat HSS, khususnya untuk jalur sungai Amandit.
Baca juga: Pemkab HSS urun rembuk cari solusi penanganan kualitas air Sungai Amandit
Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan menyambut baik kepedulian dan perhatian dari masyarakat yang disampaikan melalui lembaga yang peduli dengan lingkungan, terutama Sungai Amandit dan pihaknya menunggu informasi hasil pertemuan tersebut serta akan segera menindak lanjuti.
"Kita telah melakukan rapat dan koordinasi dalam upaya penanganan kualitas air Sungai Amandit, begitupun telah meminta komitmen para penambang pasir untuk mematuhi aturan dan menjaga lingkungan," katanya.
Dari pertemuan terakhir para penambang, khususnya pasir telah menyepakati bersama aturan yang harus ditaati, sementara sanksi pelanggaran tentu menjadi wewenang aparat untuk melakukan penindakan, dan pihaknya secara langsung juga telah mendatangi untuk meminta komitmen beberapa penambang pasir.
Ditambahkan dia, hasil pertemuan kedua tersebut juga telah disampaikan dalam bentuk tertulis tak terkecuali kepada PT Antang Gunung Meratus (AGM) yang tidak berhadir dipertemuan tersebut, koordinasi pun terus dilakukan termasuk dengan Forkopimda serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua Forlisa Syarifur Rahman, di Kandangan, Rabu (26/2), mengatakan pihaknya mewakili sebagian dari masyarakat yang merasa gelisah karena saat ini mengalami ketidaknyamanan terhadap kondisi keruhnya Sungai Amandit, sungai yang merupakan salah satu kebanggaan daerah tercemar.
"Kami terdorong ke DPRD HSS adalah karena kita sudah melihat kinerja Forum Penanggulangan Sungai Amandit yang dibuat oleh pemerintah daerah, sudah dua kali pertemuan koordinasi tapi hasilnya belum maksimal," katanya.
Baca juga: Wabup HSS pimpin rakor penanganan masalah kualitas air Sungai Amandit
Dijelaskan dia, pihaknya mengupayakan untuk mencoba dengan lembaga yang lain yaitu DPRD, agar bisa menyampaikan aspirasi dengan harapan DPRD punya kewenangan yang lebih untuk bisa melakukan tindakan-tindakan, dan dari pantauan hari ini posisinya di daerah Malutu itu airnya sedang keruh.
Secara umum, aspirasi yang disampaikan pihaknya meminta solusi penanganan secara tepat persoalan kualitas air Sungai Amandit, agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik dan kondisi air dapat kembali bersih.
Diketahui, hingga sekarang Sungai Amandit masih mengalami kekeruhan, pemicunya diduga dari dampak aktifitas pertambangan pasir dan juga batu bara yang beroperasi di seputaran sungai tersebut, kegelisahan dan keluhan ini menjadi trend di media sosial dengan menyuarakan "Save Amandit".
Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi, mengatakan sudah menerima dan sudah berdiskusi mendengarkan aspirasi yang disampaikan, dan nanti pihaknya dari DPRD sesuai dengan tugas fungsi pengawasan nanti akan melaksanakan rapat kerja.
Menurut dia, nanti juga akan survei terkait dengan keadaan di Sungai Amandit, mengundang dinas-dinas terkait yang terkait penangangan kualitas air Sungai Amandit dan upaya bersama ini sebagai bentuk kepedulian dapat bernilai ibadah untuk kebaikan masyarakat HSS, khususnya untuk jalur sungai Amandit.
Baca juga: Pemkab HSS urun rembuk cari solusi penanganan kualitas air Sungai Amandit
Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan menyambut baik kepedulian dan perhatian dari masyarakat yang disampaikan melalui lembaga yang peduli dengan lingkungan, terutama Sungai Amandit dan pihaknya menunggu informasi hasil pertemuan tersebut serta akan segera menindak lanjuti.
"Kita telah melakukan rapat dan koordinasi dalam upaya penanganan kualitas air Sungai Amandit, begitupun telah meminta komitmen para penambang pasir untuk mematuhi aturan dan menjaga lingkungan," katanya.
Dari pertemuan terakhir para penambang, khususnya pasir telah menyepakati bersama aturan yang harus ditaati, sementara sanksi pelanggaran tentu menjadi wewenang aparat untuk melakukan penindakan, dan pihaknya secara langsung juga telah mendatangi untuk meminta komitmen beberapa penambang pasir.
Ditambahkan dia, hasil pertemuan kedua tersebut juga telah disampaikan dalam bentuk tertulis tak terkecuali kepada PT Antang Gunung Meratus (AGM) yang tidak berhadir dipertemuan tersebut, koordinasi pun terus dilakukan termasuk dengan Forkopimda serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020