Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Aliansi Pemantau Pemilu Independen (APPI) Kalimantan Selatan menyoroti partai politik yang terkesan melanggengkan dinasti politik di provinsinya.
"Tampaknya ada pejabat teras partai politik (parpol) yang mau melanggengkan dinasti politik," ungkap koordinator APPI Kalsel Muhith Afif, di Banjarmasin, Minggu.
Dalam keterangan persnya, Koordinator APPI Kalsel mengungkapkan setidaknya ada dua pasangan (suami dan istri) masuk Daftar Calon Tetap (DCT) DPR-RI dari daerah pemilihan (Dapil) provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Menurut dia, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, untuk memilih DPR-RI di dapil Kalsel akan dimeriahkan oleh keikutsertaan dua pasang suami istri yang berasal dari dua parpol.
"Dua parpol yang terkesan mau malanggengkan dinasti politik tersebut, yaitu dari Partai Golkar, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)," ungkapnya.
"Pasangan tersbut adalah Ahmadi Noor Supit dan Dewi Damayanti Said dari Partai Golkar serta Suparta dan Anggareni dari PKPI," lanjut Muhith yang juga Direktur Lembaga Komunitas untuk Demokrasi (Lkomdek).
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, keikutsertaan Ahmadi Noor Supit dan Dewi Damayanti Said bukan disebabkan karena kekurangan kader.
"Keikutsertaan Dewi Damayanti Said sebagai calon anggota DPR-RI, kemungkinan lebih disebabkan karena bargaining Ahmadi Noor Supit yang saat ini sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar," ujarnya.
"Apalagi, menantu HM Said (mantan Gubernur Kalsel dua periode) tersebut sekarang menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI," lanjutnya kepada wartawan di Banjarmasin.
Hal tersebut, menurut dia, sama seperti keikutsertaan istri H Hasanuddin Murad (Bupati Barito Kuala/Batola, Kalsel) sebagai calon anggota DPRD Kalsel dari Partai Golkar.
"Kalau bukan pejabat teras di Partai Golkar, mustahil Ahmadi Noor Supit dan Hasanuddin Murad (Bupati Batola dua periode) bisa mengamankan istri mereka," lanjutnya.
Menurut alumnus magister hukum dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah itu, hal yang dilakukan Ahmadi Noor Supit dan Hasanuddin Murad berbeda dengan Suparta dan istrinya.
Alasan Suparta mengajukan istrinya yang juga sedapil dengannya lebih disebabkan belum mapannya strutur PKPI dan sedikitnya kader yang siap dicalonkan di level nasional, demikian Muhith.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Aliansi Pemantau Pemilu Independen (APPI) Kalimantan Selatan menyoroti partai politik yang terkesan melanggengkan dinasti politik di provinsinya.
"Tampaknya ada pejabat teras partai politik (parpol) yang mau melanggengkan dinasti politik," ungkap koordinator APPI Kalsel Muhith Afif, di Banjarmasin, Minggu.
Dalam keterangan persnya, Koordinator APPI Kalsel mengungkapkan setidaknya ada dua pasangan (suami dan istri) masuk Daftar Calon Tetap (DCT) DPR-RI dari daerah pemilihan (Dapil) provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Menurut dia, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, untuk memilih DPR-RI di dapil Kalsel akan dimeriahkan oleh keikutsertaan dua pasang suami istri yang berasal dari dua parpol.
"Dua parpol yang terkesan mau malanggengkan dinasti politik tersebut, yaitu dari Partai Golkar, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)," ungkapnya.
"Pasangan tersbut adalah Ahmadi Noor Supit dan Dewi Damayanti Said dari Partai Golkar serta Suparta dan Anggareni dari PKPI," lanjut Muhith yang juga Direktur Lembaga Komunitas untuk Demokrasi (Lkomdek).
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, keikutsertaan Ahmadi Noor Supit dan Dewi Damayanti Said bukan disebabkan karena kekurangan kader.
"Keikutsertaan Dewi Damayanti Said sebagai calon anggota DPR-RI, kemungkinan lebih disebabkan karena bargaining Ahmadi Noor Supit yang saat ini sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar," ujarnya.
"Apalagi, menantu HM Said (mantan Gubernur Kalsel dua periode) tersebut sekarang menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI," lanjutnya kepada wartawan di Banjarmasin.
Hal tersebut, menurut dia, sama seperti keikutsertaan istri H Hasanuddin Murad (Bupati Barito Kuala/Batola, Kalsel) sebagai calon anggota DPRD Kalsel dari Partai Golkar.
"Kalau bukan pejabat teras di Partai Golkar, mustahil Ahmadi Noor Supit dan Hasanuddin Murad (Bupati Batola dua periode) bisa mengamankan istri mereka," lanjutnya.
Menurut alumnus magister hukum dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah itu, hal yang dilakukan Ahmadi Noor Supit dan Hasanuddin Murad berbeda dengan Suparta dan istrinya.
Alasan Suparta mengajukan istrinya yang juga sedapil dengannya lebih disebabkan belum mapannya strutur PKPI dan sedikitnya kader yang siap dicalonkan di level nasional, demikian Muhith.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013