Oleh Syamsuddin Hasan
Pernyataan yang ditandatangani Direktur Lkomdek Muhith Afif itu, berkaitan dengan kelangkaan gas elpiji di Kalsel khususnya di Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu, terutama untuk tabung isi tiga kilogram.
Menurut Lkomdek, semestinya Gubernur Kalsel dan Wali Kota Banjarmasin menaruh perhatian serius terhadap kelangkaan gas elpiji, terutama tabung tiga kilogram di ibu kota provinsi tersebut dan sekitarnya pada beberapa waktu lalu itu.
"Persoalan tersebut mesti menjadi parhatian khusus, apalagi Kalsel akan melakukan penambahan program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Karena itu pula sepantasnya masyarakat harus diberikan jaminan penyediaan gas elpiji yang cukup," tandas Direktur Lkomdek.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan serta informasi yang diterima Lkomdek, ternyata hanya ada satu stasiun pengisian gas elpiji (SPBE) saja yg memenuhi kebutuhan gas elpiji di Kalsel, yaitu PT Agrabudi.
"Tidak hanya itu, perusahaan tersebut satu-satunya pihak yang melakukan pengisian gas elpiji di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, ternyata juga mengirimkan pasokan gas elpiji sampai ke Kalimantan Tengah (Kalteng)," ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut dia, Wali Kota Banjarmasin dan Gubernur Kalsel sudah sepantasnya memanggil Pertamina untuk mndapatkan kejelasan persoalan gas elpiji tersebut.
"Pengelolaan hajat hidup orang banyak tak boleh dikelola satu pihak saja (monopoli), apalagi pengelolaan tersebut dilakukan pihak swasta," demikian Muhith Afif.
Akibat kelangkaan gas elpiji tersebut, harga komoditi itu di wilayah Banjarmasin dan sekitar, kini mencapai Rp23 ribu, bahkan terkadang atau pada tempat tertentu sampai Rp25.000 untuk tabung isi tiga kilogram.
Sementara pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang notabene harga murah, namun gas elpiji tabung isi tiga kilogram sering kosong, seperti di SPBU Jalan A Yani Km9 dan Km26 Banjarmasin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menamakan Lembaga Komunitas untuk Demokrasi (Lkomdek) dalam pernyataan sikapnya di Banjarmasin, Selasa, meminta jangan ada monopoli penyaluran atau pengisian gas elpiji di Kalimantan Selatan.
Pernyataan yang ditandatangani Direktur Lkomdek Muhith Afif itu, berkaitan dengan kelangkaan gas elpiji di Kalsel khususnya di Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu, terutama untuk tabung isi tiga kilogram.
Menurut Lkomdek, semestinya Gubernur Kalsel dan Wali Kota Banjarmasin menaruh perhatian serius terhadap kelangkaan gas elpiji, terutama tabung tiga kilogram di ibu kota provinsi tersebut dan sekitarnya pada beberapa waktu lalu itu.
"Persoalan tersebut mesti menjadi parhatian khusus, apalagi Kalsel akan melakukan penambahan program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Karena itu pula sepantasnya masyarakat harus diberikan jaminan penyediaan gas elpiji yang cukup," tandas Direktur Lkomdek.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan serta informasi yang diterima Lkomdek, ternyata hanya ada satu stasiun pengisian gas elpiji (SPBE) saja yg memenuhi kebutuhan gas elpiji di Kalsel, yaitu PT Agrabudi.
"Tidak hanya itu, perusahaan tersebut satu-satunya pihak yang melakukan pengisian gas elpiji di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, ternyata juga mengirimkan pasokan gas elpiji sampai ke Kalimantan Tengah (Kalteng)," ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut dia, Wali Kota Banjarmasin dan Gubernur Kalsel sudah sepantasnya memanggil Pertamina untuk mndapatkan kejelasan persoalan gas elpiji tersebut.
"Pengelolaan hajat hidup orang banyak tak boleh dikelola satu pihak saja (monopoli), apalagi pengelolaan tersebut dilakukan pihak swasta," demikian Muhith Afif.
Akibat kelangkaan gas elpiji tersebut, harga komoditi itu di wilayah Banjarmasin dan sekitar, kini mencapai Rp23 ribu, bahkan terkadang atau pada tempat tertentu sampai Rp25.000 untuk tabung isi tiga kilogram.
Sementara pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang notabene harga murah, namun gas elpiji tabung isi tiga kilogram sering kosong, seperti di SPBU Jalan A Yani Km9 dan Km26 Banjarmasin.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013