Oleh Ulul Maskuriah
Menurut gubernur saat pelantikan pejabat eselon II di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu, salah satu prioritas yang wajib dicapai pada tahun ini adalah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Saya ingin tahun ini kita sudah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan pengelolaan keuangan milik Pemprov Kalsel," katanya.
Menurut dia, selama ini Kalsel selalu gagal meraih opini WTP dari BPK, antara lain disebabkan pencatatan aset yang belum dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Sehingga, kata gubernur, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus melakukan pencatat asetnya dengan baik, serta pengadaan barang dan jasa harus diadministrasikan dengan baik.
"Waktu tinggal tiga bulan, hal ini harus menjadi prioritas," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan, tingkat kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalsel pada apel pagi cukup rendah, hanya 70 persen.
Kondisi tersebut harus segera mendapatkan perhatian dari masing-masing dinas, karena bila dibiarkan bisa mengganggu pelayanan masyarakat.
Pada pelantikan tersebut, gubernur melantik beberapa pejabat di beberapa dinas yang kosong karena pejabat terkait pensiun, di antaranya RSUD Ulin dan Rumah Sakit Umum (RSU) Mochammad Ansari Saleh.
Gubernur Kalsel menunjuk dr Suciati MKes sebagai Direktur RSUD Ulin dan dr Izaak Zoelkarnain Akbar SpBO sebagai Direktur RSU Mochammad Ansari Saleh.
Selain pimpinan di dua rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu, turut pula dilantik beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalsel.
Sesuai Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 821.22/03-08-BKD/2013 tertanggal 8 Oktober 2013, Kustono Widodo ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Selanjutnya, Haris Karno dipercaya menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Wing Ariansyah sebagai Inspektur Pemprov, Arbainsyah sebagai Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura.
M Nispuani sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Munaji sebagai Kepala Biro Umum, dan Untung Suwarna sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekdaprov Kalsel.
Menurut gubernur, perubahan di kalangan pejabat eselon II Pemprov Kalsel karena terkait dengan kedudukan dan perkembangan organisasi.
"Banyak yang telah memasuki masa purna tugas atau pensiun, sehingga pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel jangan dikaitkan dengan kabar selentingan atau isu-isu yang tidak benar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin meminta seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah provinsi memprioritaskan pekerjaan untuk mendukung upaya mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian.
Menurut gubernur saat pelantikan pejabat eselon II di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu, salah satu prioritas yang wajib dicapai pada tahun ini adalah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Saya ingin tahun ini kita sudah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan pengelolaan keuangan milik Pemprov Kalsel," katanya.
Menurut dia, selama ini Kalsel selalu gagal meraih opini WTP dari BPK, antara lain disebabkan pencatatan aset yang belum dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Sehingga, kata gubernur, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus melakukan pencatat asetnya dengan baik, serta pengadaan barang dan jasa harus diadministrasikan dengan baik.
"Waktu tinggal tiga bulan, hal ini harus menjadi prioritas," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan, tingkat kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalsel pada apel pagi cukup rendah, hanya 70 persen.
Kondisi tersebut harus segera mendapatkan perhatian dari masing-masing dinas, karena bila dibiarkan bisa mengganggu pelayanan masyarakat.
Pada pelantikan tersebut, gubernur melantik beberapa pejabat di beberapa dinas yang kosong karena pejabat terkait pensiun, di antaranya RSUD Ulin dan Rumah Sakit Umum (RSU) Mochammad Ansari Saleh.
Gubernur Kalsel menunjuk dr Suciati MKes sebagai Direktur RSUD Ulin dan dr Izaak Zoelkarnain Akbar SpBO sebagai Direktur RSU Mochammad Ansari Saleh.
Selain pimpinan di dua rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu, turut pula dilantik beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalsel.
Sesuai Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 821.22/03-08-BKD/2013 tertanggal 8 Oktober 2013, Kustono Widodo ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Selanjutnya, Haris Karno dipercaya menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Wing Ariansyah sebagai Inspektur Pemprov, Arbainsyah sebagai Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura.
M Nispuani sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Munaji sebagai Kepala Biro Umum, dan Untung Suwarna sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekdaprov Kalsel.
Menurut gubernur, perubahan di kalangan pejabat eselon II Pemprov Kalsel karena terkait dengan kedudukan dan perkembangan organisasi.
"Banyak yang telah memasuki masa purna tugas atau pensiun, sehingga pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel jangan dikaitkan dengan kabar selentingan atau isu-isu yang tidak benar," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013