Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menggelar sosialisasi penguatan sekolah inklusif kepada pejabat, pengawas dan sekolah, bertempat di Pendopo Kabupaten.
Kepala Disdik HSS, Nordiansyah, di Kandangan, Rabu (18/12),mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada sekolah bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan tidak terkecuali yang memiliki kebutuhan khusus.
"Oleh sebab itu sekolah reguler di luar sekolah Sekolah Luar Biasa (SLB) wajib menerima mereka yang berkebutuhan khusus, khususnya di lingkungan Disdik HSS" katanya, dalam laporan sosialisasi.
Baca juga: Achmad Fikry : Tanpa guru kita tidak jadi apa-Apa
Dijelaskan dia, para peserta sosialisasi ini adalah seluruh kepala sekolah, pengawas, dari tingkat SD sampai SMA, narasumber kegiatan dari Disdik Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan pemahaman tentang sekolah inklusif harus sama, segenap jajaran pendidikan baik pengawas maupun kepala sekolah agar mendiskusikan sekolah inklusif itu kebijakan pemerintah.
Menurut dia, agar nantinya tidak ada diskriminasi dalam pendidikan dan anak yang berkebutuhan khusus yang ada di sekolah, menjadi tugas bersama untuk memberi pembelajaran.
Baca juga: Ratusan mahasiswa HSS terima dana pembinaan
"Guru-guru akan dilatih sehingga minimal sekolah-sekolah yang diterapkan menjadi sekolah inklusif ada pengajar khusus, yang bisa memberikan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus sehingga tidak terabaikan pendidikannya," katanya, saat membuka kegiatan.
Diharapkan dia, segenap jajaran pendidikan menjadi juru bicara kepada masyarakat bila ada anak berkebutuhan khusus, mempersilahkan untuk disekolahkan karena akan ada perlakuan khusus kepada mereka, kalau ada anak berkebutuhan khusus di lingkungan agar juga dikawal agar masuk sekolah.
Dan melalui sosialisasi ini tentunya akan ada tindak lanjut di sekolah masing-masing dan sosialisasi ini untuk menyamakan sudut pandang, sehingga tidak ada miskomunikasi antar pejabat, antar pengawas dan sekolah yang menjadi kegiatan sekolah inklusif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019