Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru menyoroti kinerja pemerintah daerah utamanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelayanan publik.
"Kinerja setiap SKPD hendaknya dimaksimalkan dan kedepannya pekerjaan jangan sampai lagi terlambat," tandas Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif dalam sidang paripurna baru-baru tadi.
Diharapkan lanjutnya, kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik pada setiap SKPD, dengan membuat standar pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dan memangkas sistem birokrasi yang terlalu panjang dan bertele-tele, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan (pelayanan prima) untuk terwujudnya good government.
Dikatakan Arif, Agar meningkatkan SDM pengelola dan pemeriksa barang dan aset di setiap SKPD, untuk membenahi asset daerah dengan baik dan akuntable (terbuka).
Agar eksekutif benar-benar meimplementasikan program atau kegiatan dengan cara mengevaluasi capaian realisasi anggaran. Sebab, berkaca dari anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran sangat rendah sehingga berimbas pada percepatan pembangunan.
Masih terkait dengan kinerja, politisi Partai PPP ini menghimbau, agar menciptakan sinegitas antar satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksananaan program pembangunan.
Selain itu, Optimalisasi sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu mengejar visi misi daerah yang sebagian masih belum tercapai khususnya bidang agrobisnis.
Mantan pengacara ini menuturkan, capaian realisasi anggaran yang rendah diharapkan setiap SKPD menyusun tahapan kegiatan secara cermat, agar program-program pembangunan cukup waktu dalam penyelesaiannya.
Sebagai perbaikan atas itu semua, Arif mengingatkan agar lebih meningkatkan fungsi kontrol dalam jajaran pemerintah daerah (control internal).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Kinerja setiap SKPD hendaknya dimaksimalkan dan kedepannya pekerjaan jangan sampai lagi terlambat," tandas Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif dalam sidang paripurna baru-baru tadi.
Diharapkan lanjutnya, kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik pada setiap SKPD, dengan membuat standar pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dan memangkas sistem birokrasi yang terlalu panjang dan bertele-tele, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan (pelayanan prima) untuk terwujudnya good government.
Dikatakan Arif, Agar meningkatkan SDM pengelola dan pemeriksa barang dan aset di setiap SKPD, untuk membenahi asset daerah dengan baik dan akuntable (terbuka).
Agar eksekutif benar-benar meimplementasikan program atau kegiatan dengan cara mengevaluasi capaian realisasi anggaran. Sebab, berkaca dari anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran sangat rendah sehingga berimbas pada percepatan pembangunan.
Masih terkait dengan kinerja, politisi Partai PPP ini menghimbau, agar menciptakan sinegitas antar satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksananaan program pembangunan.
Selain itu, Optimalisasi sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu mengejar visi misi daerah yang sebagian masih belum tercapai khususnya bidang agrobisnis.
Mantan pengacara ini menuturkan, capaian realisasi anggaran yang rendah diharapkan setiap SKPD menyusun tahapan kegiatan secara cermat, agar program-program pembangunan cukup waktu dalam penyelesaiannya.
Sebagai perbaikan atas itu semua, Arif mengingatkan agar lebih meningkatkan fungsi kontrol dalam jajaran pemerintah daerah (control internal).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019