Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai langkah Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri merupakan langkah tepat untuk mengobati para pendukungnya yang kecewa tidak mendapatkan kursi menteri.
"Presiden punya banyak cara untuk mengobati kekecewaan dari 266 anggota parpol, relawan, serta ormas pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf yang urung diangkat menjadi menteri. Salah satunya, Presiden bisa mengangkat mereka menjadi wakil menteri," kata Said di Jakarta, Minggu.
Said mengatakan, kejujuran Presiden yang mengungkapkan fakta bahwa ada 300 nama yang diajukan sebagai calon menteri oleh partai politik, relawan, serta ormas pendukungnya merupakan sebuah kabar yang berharga dan patut diapresiasi.
Kejujuran Presiden itu menurut dia telah mengungkap tabir bahwa dukungan parpol dan relawan para Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 bukan tanpa syarat.
"Sebab, kalau dukungan politik yang pernah mereka berikan itu murni tanpa syarat, mengapa harus aktif mengajukan 300 nama calon menteri kepada Presiden? Seharusnya mereka pasif saja, kalau Presiden minta, baru mengajukan nama," ujarnya.
Baca juga: Pengangkatan banyaknya wamen ingkari UU Kementerian Negara
Menurut Said, kalau para pendukung Jokowi tetap mengharapkan jabatan, Presiden sebetulnya punya banyak cara untuk "mengobati" rasa kecewa tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan jatah kursi wakil menteri (wamen).
Dia mengatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah wamen, maka sepanjang Presiden siap menerima kritik dari masyarakat jabatan wakil menteri bisa saja kembali dibentuk bahkan di seluruh kementerian.
"Presiden berwenang membuat penilaian bahwa kementerian memiliki 'beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus', dan hanya itu satu-satunya syarat pengangkatan wamen yang ditentukan dalam Undang-Undang Kementerian Negara," katanya.
Said mengatakan, untuk menghindari tudingan Presiden sedang mengobral jabatan sebagai hadiah politik, maka Presiden bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan membuat "job analysis" dan "job spesification" posisi wamen menggunakan ilmu "cocoklogi".
Baca juga: Budi Gunadi Sadikin, dari e-toll Himbara, saham Freeport hingga Wamen BUMN
Menurut dia, pokoknya bagaimana caranya pendukung yang kecewa karena tidak menduduki kursi wakil di semua kementerian, sehingga terserah Presiden ingin mengobati kekecewaan para pendukungnya atau tidak.
Said mengatakan kalau Presiden mau mengobati kekecewaan para pendukungnya itu, celahnya ada namun dirinya tentu tidak dalam posisi membenarkan apalagi menganjurkan, tetapi sekedar ingin mengatakan bahwa di sana ada jalan.
Baca juga: Pengamat nilai Jokowi akomodir pendukung lewat wakil menteri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Presiden punya banyak cara untuk mengobati kekecewaan dari 266 anggota parpol, relawan, serta ormas pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf yang urung diangkat menjadi menteri. Salah satunya, Presiden bisa mengangkat mereka menjadi wakil menteri," kata Said di Jakarta, Minggu.
Said mengatakan, kejujuran Presiden yang mengungkapkan fakta bahwa ada 300 nama yang diajukan sebagai calon menteri oleh partai politik, relawan, serta ormas pendukungnya merupakan sebuah kabar yang berharga dan patut diapresiasi.
Kejujuran Presiden itu menurut dia telah mengungkap tabir bahwa dukungan parpol dan relawan para Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 bukan tanpa syarat.
"Sebab, kalau dukungan politik yang pernah mereka berikan itu murni tanpa syarat, mengapa harus aktif mengajukan 300 nama calon menteri kepada Presiden? Seharusnya mereka pasif saja, kalau Presiden minta, baru mengajukan nama," ujarnya.
Baca juga: Pengangkatan banyaknya wamen ingkari UU Kementerian Negara
Menurut Said, kalau para pendukung Jokowi tetap mengharapkan jabatan, Presiden sebetulnya punya banyak cara untuk "mengobati" rasa kecewa tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan jatah kursi wakil menteri (wamen).
Dia mengatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah wamen, maka sepanjang Presiden siap menerima kritik dari masyarakat jabatan wakil menteri bisa saja kembali dibentuk bahkan di seluruh kementerian.
"Presiden berwenang membuat penilaian bahwa kementerian memiliki 'beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus', dan hanya itu satu-satunya syarat pengangkatan wamen yang ditentukan dalam Undang-Undang Kementerian Negara," katanya.
Said mengatakan, untuk menghindari tudingan Presiden sedang mengobral jabatan sebagai hadiah politik, maka Presiden bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan membuat "job analysis" dan "job spesification" posisi wamen menggunakan ilmu "cocoklogi".
Baca juga: Budi Gunadi Sadikin, dari e-toll Himbara, saham Freeport hingga Wamen BUMN
Menurut dia, pokoknya bagaimana caranya pendukung yang kecewa karena tidak menduduki kursi wakil di semua kementerian, sehingga terserah Presiden ingin mengobati kekecewaan para pendukungnya atau tidak.
Said mengatakan kalau Presiden mau mengobati kekecewaan para pendukungnya itu, celahnya ada namun dirinya tentu tidak dalam posisi membenarkan apalagi menganjurkan, tetapi sekedar ingin mengatakan bahwa di sana ada jalan.
Baca juga: Pengamat nilai Jokowi akomodir pendukung lewat wakil menteri
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019