Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai penunjukan wakil menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya mengakomodir para pendukung pada Pemilihan Presiden 2019.
"Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu," ujar Arya saat dihubungi, Jumat.
Menurut Arya, bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal.
Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).
Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu.
"Dengan desain koalisi yang gemuk ini memaksa Presiden harus melakukan akomodasi," kata dia.
Selain bagi-bagi kekuasaan, dalam menunjuk wakil menteri, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri-menteri kabinet Indonesia Maju.
Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik, antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.
"Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut," ujar Arya.
Lebih lanjut Arya mengatakan Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan wakil menteri.
Menurut dia, Jokowi menempatkan pos wakil menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu," ujar Arya saat dihubungi, Jumat.
Menurut Arya, bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal.
Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).
Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu.
"Dengan desain koalisi yang gemuk ini memaksa Presiden harus melakukan akomodasi," kata dia.
Selain bagi-bagi kekuasaan, dalam menunjuk wakil menteri, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri-menteri kabinet Indonesia Maju.
Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik, antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.
"Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut," ujar Arya.
Lebih lanjut Arya mengatakan Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan wakil menteri.
Menurut dia, Jokowi menempatkan pos wakil menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019