Reses yang sedang digelar DPRD Kota Banjarmasin banyak menangkap aspirasi masyarakat, salah satunya terkait keresahan warga terkait rencana iuran BPJS kesehatan yang akan naik.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin H Zainal A Husni usai melaksanakan kegiatan reses bersama anggota lainnya di Kelurahan Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Sabtu, mengungkapkan, ada perwakilan warga menyatakan keberatan atas rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan.
"Tentunya aspirasi warga terkait masalah rencana kenaikan iuran BPJS ini berkaitan dengan kebijakan pusat, di mana kita tidak bisa secara langsung menyentuhnya," ujar politisi PKB tersebut.
Namun dia mengatakan, suara kecil warga dari Kelurahan Pekapuran Raya ini harus disampaikan kepemerintah pusat, melalui suara wakil rakyat yang lebih tinggi.
"Kita akan sampaikan suara warga kita ini ke anggota kita yang ada dipusat, moga rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan ini bisa dipertimbangkan lagi," papar Zainal.
Sebab diakuinya pula, bahwa kondisi ekonomi warga saat ini masih kurang baik, sehingga hal tersebut jadi beban berat yang mereka rasakan.
"Moga ada langkah yang lebih bijak lagi dari pemerintah pusat terkait program BPJS kesehatan ini, khususnya bagi warga kita di daerah yang kurang mampu," ujarnya.
Selain masalah rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan ini, para anggota DPRD Kota Banjarmasin yang menggelar kegiatan reses di Kelurahan Pekapuran Raya juga mendapat keluhan warga terkait infrastruktur, baik jalan, drainase dan jembatan.
Karena, kata Abdul Gais, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Demokrat, di wilayah Pekapuran Raya ini sejumlah infrastruktur jalan, drainase dan jembatan belum merata baik.
"Jadi sudah kita catat di mana saja yang belum diperbaiki pemerintah jalan, drainase dan jembatan, nanti kita perjuangkan" ujarnya.
Ditambahkan anggota DPRD Kota Banjarmasin H Awan Subarkah dari fraksi PKS, pihaknya akan memanggil instansi pemerintah kota yang menangani infrastruktur jalan, drainase dan jembatan ini, agar diprogram secepatnya tahun depan.
"Termasuk juga masalah pendidikan, air bersih dan kelangkaan gas elpiji, kita sampaikan nanti aspirasi masyarakat ini ke pemerintah kota," tuturnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah dari fraksi Golkar menyoroti wilayah Pekapuran Raya tersebut sering mengalami genangan.
"Daerah di sini rendah, hingga terjadi hujan sering tergenang, karenanya masyarakat ingin ada penanganan dari pemerintah kota," tuturnya.
Hal ini berkaitan dengan drainase dan sungai di daerah ini yang tidak berfungsi dengan baik.
Sering terjadinya genangan di daerah tersebut diakui pula Lurah Pekapuran Raya, Reza Firmani.
"Bahkan ada satu sekolah di tempat kita ini, kalau halamannya tergenang itu sampai berbulan-bulan," tuturnya.
Masalah ini sudah disampaikan pihaknya dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), namun belum mendapat perhatian.
"Moga dengan adanya reses dewan di kelurahan kita ini, semua aspirasi masyarakat kita dapat diperjuangkan dan diwujudkan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Anggota DPRD Kota Banjarmasin H Zainal A Husni usai melaksanakan kegiatan reses bersama anggota lainnya di Kelurahan Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Sabtu, mengungkapkan, ada perwakilan warga menyatakan keberatan atas rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan.
"Tentunya aspirasi warga terkait masalah rencana kenaikan iuran BPJS ini berkaitan dengan kebijakan pusat, di mana kita tidak bisa secara langsung menyentuhnya," ujar politisi PKB tersebut.
Namun dia mengatakan, suara kecil warga dari Kelurahan Pekapuran Raya ini harus disampaikan kepemerintah pusat, melalui suara wakil rakyat yang lebih tinggi.
"Kita akan sampaikan suara warga kita ini ke anggota kita yang ada dipusat, moga rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan ini bisa dipertimbangkan lagi," papar Zainal.
Sebab diakuinya pula, bahwa kondisi ekonomi warga saat ini masih kurang baik, sehingga hal tersebut jadi beban berat yang mereka rasakan.
"Moga ada langkah yang lebih bijak lagi dari pemerintah pusat terkait program BPJS kesehatan ini, khususnya bagi warga kita di daerah yang kurang mampu," ujarnya.
Selain masalah rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan ini, para anggota DPRD Kota Banjarmasin yang menggelar kegiatan reses di Kelurahan Pekapuran Raya juga mendapat keluhan warga terkait infrastruktur, baik jalan, drainase dan jembatan.
Karena, kata Abdul Gais, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Demokrat, di wilayah Pekapuran Raya ini sejumlah infrastruktur jalan, drainase dan jembatan belum merata baik.
"Jadi sudah kita catat di mana saja yang belum diperbaiki pemerintah jalan, drainase dan jembatan, nanti kita perjuangkan" ujarnya.
Ditambahkan anggota DPRD Kota Banjarmasin H Awan Subarkah dari fraksi PKS, pihaknya akan memanggil instansi pemerintah kota yang menangani infrastruktur jalan, drainase dan jembatan ini, agar diprogram secepatnya tahun depan.
"Termasuk juga masalah pendidikan, air bersih dan kelangkaan gas elpiji, kita sampaikan nanti aspirasi masyarakat ini ke pemerintah kota," tuturnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah dari fraksi Golkar menyoroti wilayah Pekapuran Raya tersebut sering mengalami genangan.
"Daerah di sini rendah, hingga terjadi hujan sering tergenang, karenanya masyarakat ingin ada penanganan dari pemerintah kota," tuturnya.
Hal ini berkaitan dengan drainase dan sungai di daerah ini yang tidak berfungsi dengan baik.
Sering terjadinya genangan di daerah tersebut diakui pula Lurah Pekapuran Raya, Reza Firmani.
"Bahkan ada satu sekolah di tempat kita ini, kalau halamannya tergenang itu sampai berbulan-bulan," tuturnya.
Masalah ini sudah disampaikan pihaknya dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), namun belum mendapat perhatian.
"Moga dengan adanya reses dewan di kelurahan kita ini, semua aspirasi masyarakat kita dapat diperjuangkan dan diwujudkan," pungkasnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019