Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai daerah percontohan (pilot project) terhadap daerah lain terkait pengenlolaan keuangan semakin membaik.
Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Rooswandi Salem, di Batulicin, Kamis mengatakan, dalam hal ini pemerintah daerah telah mewakili 16 kabupaten/kota yang telah mendorong dan membina daerah lain secara khusus dalam penerapan tata kelola keuangan daerah.
"Dalam pengeloalaan tersebut kami menjalankan program dan regulasi Internship dan Secondment (IDS) yang menjadi program unggulan kementrian Keuangan RI, sehingga Tanah Bumbu dapat meningkatkan kuaitas SDM sebagai unjuk tombak," katanya.
Dia menjelaskan, tujuan dari program tersebut adalah mampu meningkatkan kualitas SDM itu sendiri untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah menjadi lebih baik berdasarkan regulasi regulasi yang ditetapkan.
Bahkan, predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, Tanah Bumbu berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2017 yang ke lima kalinya secara berturut-turut.
Prestasi yang diraih merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkat pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Selain itu, melalui program IDS, pemerintah daerah juga diberikan pembelajaran tematik dalam hal penyusunan, penetapan dan penerapan rencana aksisebagai solusi atas tematik permasalahan daerah.
Namun program IDS itu sendiri tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota se indonesia. Kementrian Keuangan hanya menetapkan beberapa kabupaten/kota salah satunya Kabupaten Tanah Bumbu.
"Kami selaku pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Keuangan RI yang sudah memberikan perhatian terkait upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Rooswandi Salem, di Batulicin, Kamis mengatakan, dalam hal ini pemerintah daerah telah mewakili 16 kabupaten/kota yang telah mendorong dan membina daerah lain secara khusus dalam penerapan tata kelola keuangan daerah.
"Dalam pengeloalaan tersebut kami menjalankan program dan regulasi Internship dan Secondment (IDS) yang menjadi program unggulan kementrian Keuangan RI, sehingga Tanah Bumbu dapat meningkatkan kuaitas SDM sebagai unjuk tombak," katanya.
Dia menjelaskan, tujuan dari program tersebut adalah mampu meningkatkan kualitas SDM itu sendiri untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah menjadi lebih baik berdasarkan regulasi regulasi yang ditetapkan.
Bahkan, predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, Tanah Bumbu berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2017 yang ke lima kalinya secara berturut-turut.
Prestasi yang diraih merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkat pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Selain itu, melalui program IDS, pemerintah daerah juga diberikan pembelajaran tematik dalam hal penyusunan, penetapan dan penerapan rencana aksisebagai solusi atas tematik permasalahan daerah.
Namun program IDS itu sendiri tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota se indonesia. Kementrian Keuangan hanya menetapkan beberapa kabupaten/kota salah satunya Kabupaten Tanah Bumbu.
"Kami selaku pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Keuangan RI yang sudah memberikan perhatian terkait upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019