Manajemen PT Adaro Indonesia menjaring aspirasi para pemangku kepentingan untuk mendukung Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) tahun 2019-2022.
CSR Departemen Head PT Adaro Indonesia Leni Marlina di Banjarbaru, Jumat pihaknya mengundang para pemangku kepentingan terdiri dari unsur masyarakat, dinas dan instansi terkait hingga perwakilan LSM.
"Mereka kami undang sebagai peserta dialog untuk menjaring aspirasi yang akan dimasukan dalam dokumen RIPPM," ujarnya usai dialog yang diselenggarakan di sebuah hotel di Banjarbaru itu.
Baca juga: Program Adaro Santri Sejahtera latih siswa berwira usaha
Ia mengatakan, saran dan masukan peserta dialog akan diusulkan masuk dalam dokumen RIPPM sebagai kewajiban perusahaan mengacu pada "blue print" wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dijelaskan, konsep RIPPM mengikuti "blue print" kawasan pertambangan yang ditetapkan Pemprov Kalsel dan akan disesuaikan dengan masukan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga masyarakat.
"Jadi, isi dokumennya bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga masukan masyarakat. Tujuan akhir adalah masyarakat yang mandiri dan terpenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan," ungkapnya.
Dikatakan, konsep besar RIPPM adalah pengembangan selama lima tahun untuk berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah operasi.
Baca juga: Sekolah Bumdes Berani 2019 Upaya Tingkatkan Potensi Desa
Ditambahkan, wilayah operasi untuk Kalimantan Selatan yakni Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala, sedangkan dua kabupaten di wilayah Kalteng yakni Barito Timur dan Barsel.
Kepala Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel A Gunawan H mengatakan, dokumen RIPPM adalah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan karena berkaitan masyarakat sekitar.
"Perusahaan wajib menyiapkan RIPPM dan dibuat sesuai pemetaan kebutuhan masyarakat di wilayah operasi sehingga memiliki program kemasyarakatan yang terukur dan berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: Adaro gelar operasi katarak gratis bagi warga Bartim
Sementara itu, berbagai usulan dari peserta dari berbagai pemangku kepentingan dijaring sebagai bentuk aspirasi untuk mendukung program RIPPM 2019-2022 yang disiapkan perusahaan tersebut.
Seperti disampaikan oleh Kades Lamida Bawah Kecamatan Paringin Balangan Yuliadi yang mengusulkan setiap desa pada ring satu dapat beasiswa melalui dana CSR tetapi fokus pada satu orang.
"Usulan kami, satu siswa kurang mampu dan berprestasi fokus dibina hingga lulus perguruan tinggi untuk menjadi jaksa atau polisi sehingga mereka bisa mengabdi di daerahnya, bukan merekrut dari luar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
CSR Departemen Head PT Adaro Indonesia Leni Marlina di Banjarbaru, Jumat pihaknya mengundang para pemangku kepentingan terdiri dari unsur masyarakat, dinas dan instansi terkait hingga perwakilan LSM.
"Mereka kami undang sebagai peserta dialog untuk menjaring aspirasi yang akan dimasukan dalam dokumen RIPPM," ujarnya usai dialog yang diselenggarakan di sebuah hotel di Banjarbaru itu.
Baca juga: Program Adaro Santri Sejahtera latih siswa berwira usaha
Ia mengatakan, saran dan masukan peserta dialog akan diusulkan masuk dalam dokumen RIPPM sebagai kewajiban perusahaan mengacu pada "blue print" wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dijelaskan, konsep RIPPM mengikuti "blue print" kawasan pertambangan yang ditetapkan Pemprov Kalsel dan akan disesuaikan dengan masukan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga masyarakat.
"Jadi, isi dokumennya bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga masukan masyarakat. Tujuan akhir adalah masyarakat yang mandiri dan terpenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan," ungkapnya.
Dikatakan, konsep besar RIPPM adalah pengembangan selama lima tahun untuk berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah operasi.
Baca juga: Sekolah Bumdes Berani 2019 Upaya Tingkatkan Potensi Desa
Ditambahkan, wilayah operasi untuk Kalimantan Selatan yakni Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala, sedangkan dua kabupaten di wilayah Kalteng yakni Barito Timur dan Barsel.
Kepala Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel A Gunawan H mengatakan, dokumen RIPPM adalah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan karena berkaitan masyarakat sekitar.
"Perusahaan wajib menyiapkan RIPPM dan dibuat sesuai pemetaan kebutuhan masyarakat di wilayah operasi sehingga memiliki program kemasyarakatan yang terukur dan berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: Adaro gelar operasi katarak gratis bagi warga Bartim
Sementara itu, berbagai usulan dari peserta dari berbagai pemangku kepentingan dijaring sebagai bentuk aspirasi untuk mendukung program RIPPM 2019-2022 yang disiapkan perusahaan tersebut.
Seperti disampaikan oleh Kades Lamida Bawah Kecamatan Paringin Balangan Yuliadi yang mengusulkan setiap desa pada ring satu dapat beasiswa melalui dana CSR tetapi fokus pada satu orang.
"Usulan kami, satu siswa kurang mampu dan berprestasi fokus dibina hingga lulus perguruan tinggi untuk menjadi jaksa atau polisi sehingga mereka bisa mengabdi di daerahnya, bukan merekrut dari luar," katanya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019