Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono menyatakan, pihaknya serius untuk membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih untuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk target waktu 2020.
Menurut politisi Demokrat tersebut saat komisinya mengunjungi kantor PDAM Bandarmasih di jalan A Yani Km 2 Banjarmasin, Kamis, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusinya.
Sebab persoalan utama mengganjal PDAM ini untuk dijadikan Perumda, ucap Bambang, karena adanya saham milik pemerintah provinsi yang tidak berkenan untuk dihibahkan kepada perusahaan air bersih milik Pemkot Banjarmasin tersebut.
"Besaran saham milik Pemprov di PDAM tersebut sekitar Rp65 miliar, itu yang mereka tuntut dikembalikan, tidak mau dihibahkan," ujar Bambang.
Saat menanggapi polemik ini, ujar dia, karena PDAM tidak memiliki dana untuk pengembalian saham milik Pemprov tersebut, pihaknya berharap ada rapat bersama untuk mencari solusi masalah ini.
"Makanya akan kita undang nanti Pemkot, PDAM dalam rapat bersama ini, kita cari solusinya," beber dia.
Sekalian, tambahnya, terkait pemberian penyertaan modal oleh Pemkot ke PDAM yang tidak terealisasi selama tiga tahun ini, kenapa demikian.
"Padahal kan Perdanya sudah ada untuk penyertaan modal bagi PDAM ini hingga tahun 2021 yang harus dilakukan Pemkot, nyatanya tidak diterapkan itu Perda, ini kita minta keterangan juga dari Pemkot," paparnya.
Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir Yudha Ahmadi berharap akan ada solusi terbaik.
Menurutnya, sudah selayaknya PDAM bisa mandiri di bawah kepemilikan pemkot. Sehingga bisa lebih leluasa dalam melakukan pelayanan dan pengembangan.
"Mudah-mudahan di awal tahun 2020 nanti, segala prosesnya bisa dituntaskan. Sekarang kami masih mencoba merumuskan dan mengomunikasikan dengan Pemprov. Kalaupun nantinya memang harus dikembalikan, ada keinginan dari Pemko untuk mengembalikannya secara bertahap," tuturnya.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin batalkan penyertaan modal bagi PDAM
Baca juga: PDAM Kotabaru buat DAM penampungan air baku alternatif
Baca juga: Intrusi air laut mulai masuki Sungai Martapura
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Menurut politisi Demokrat tersebut saat komisinya mengunjungi kantor PDAM Bandarmasih di jalan A Yani Km 2 Banjarmasin, Kamis, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusinya.
Sebab persoalan utama mengganjal PDAM ini untuk dijadikan Perumda, ucap Bambang, karena adanya saham milik pemerintah provinsi yang tidak berkenan untuk dihibahkan kepada perusahaan air bersih milik Pemkot Banjarmasin tersebut.
"Besaran saham milik Pemprov di PDAM tersebut sekitar Rp65 miliar, itu yang mereka tuntut dikembalikan, tidak mau dihibahkan," ujar Bambang.
Saat menanggapi polemik ini, ujar dia, karena PDAM tidak memiliki dana untuk pengembalian saham milik Pemprov tersebut, pihaknya berharap ada rapat bersama untuk mencari solusi masalah ini.
"Makanya akan kita undang nanti Pemkot, PDAM dalam rapat bersama ini, kita cari solusinya," beber dia.
Sekalian, tambahnya, terkait pemberian penyertaan modal oleh Pemkot ke PDAM yang tidak terealisasi selama tiga tahun ini, kenapa demikian.
"Padahal kan Perdanya sudah ada untuk penyertaan modal bagi PDAM ini hingga tahun 2021 yang harus dilakukan Pemkot, nyatanya tidak diterapkan itu Perda, ini kita minta keterangan juga dari Pemkot," paparnya.
Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir Yudha Ahmadi berharap akan ada solusi terbaik.
Menurutnya, sudah selayaknya PDAM bisa mandiri di bawah kepemilikan pemkot. Sehingga bisa lebih leluasa dalam melakukan pelayanan dan pengembangan.
"Mudah-mudahan di awal tahun 2020 nanti, segala prosesnya bisa dituntaskan. Sekarang kami masih mencoba merumuskan dan mengomunikasikan dengan Pemprov. Kalaupun nantinya memang harus dikembalikan, ada keinginan dari Pemko untuk mengembalikannya secara bertahap," tuturnya.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin batalkan penyertaan modal bagi PDAM
Baca juga: PDAM Kotabaru buat DAM penampungan air baku alternatif
Baca juga: Intrusi air laut mulai masuki Sungai Martapura
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019