Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan, H. Puar Junaidi, meminta manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng melakukan klarifikasi masalah seringnya "byarpet" (mati) aliran listrik belakangan ini.
"Kalau tak ingin mendapat tudingan negatif dari masyarakat, PLN harus memberi tahu atau mengumumkan, mengapa belakangan ini aliran listrik sering byarpet," kata Puar, Jumat (11/2).
Karena dengan seringnya byarpet, kenyamanan serta aktivitas masyarakat jadi tergangu," lanjut Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) itu.
Selain itu, mantan Ketua Komisi A (kini I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tersebut juga kembali meminta penjelasan dan kejelasan dari manajemen PLN Kalselteng terkait pungutan administrai bank pada rekening listrik.
Pasalnya, masalah pungutan administrasi bank tersebut selain masih menjadi keluhan dan pertanyaan masyarakat, juga bisa dikategorikan merampok uang rakyat bila tidak ada dasar hukumnnya.
"PLN harus proaktif dan terus mensosialisasikan mengenai pungutan administrasi bank tersebut bila tak ingin dianggap masyarakat sebagai perampok," lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu.
Terkait persoalan kinerja PLN Kalselteng, Komisi III DPRD Kalsel bermaksud mengundang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kelistrikan tersebut guna mendengarkan langsung keterangan dari mereka.
"Insya Allah pekan depan, kami akan undang manajemen PLN Kalselteng dan Senin, 14 Februari 2011 Komisi III DPRD Kalsel melakukan rapat internal untuk menyusun jadwal kegiatan, termasuk rencana mengundang PLN," tandasnya.
Hal-hal lain yang dibicarakan dengan PLN Kalselteng itu termasuk perkembangan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam unit tiga dan empat, demikian Puar Junaidi.(Shn*C)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
"Kalau tak ingin mendapat tudingan negatif dari masyarakat, PLN harus memberi tahu atau mengumumkan, mengapa belakangan ini aliran listrik sering byarpet," kata Puar, Jumat (11/2).
Karena dengan seringnya byarpet, kenyamanan serta aktivitas masyarakat jadi tergangu," lanjut Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) itu.
Selain itu, mantan Ketua Komisi A (kini I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tersebut juga kembali meminta penjelasan dan kejelasan dari manajemen PLN Kalselteng terkait pungutan administrai bank pada rekening listrik.
Pasalnya, masalah pungutan administrasi bank tersebut selain masih menjadi keluhan dan pertanyaan masyarakat, juga bisa dikategorikan merampok uang rakyat bila tidak ada dasar hukumnnya.
"PLN harus proaktif dan terus mensosialisasikan mengenai pungutan administrasi bank tersebut bila tak ingin dianggap masyarakat sebagai perampok," lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu.
Terkait persoalan kinerja PLN Kalselteng, Komisi III DPRD Kalsel bermaksud mengundang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kelistrikan tersebut guna mendengarkan langsung keterangan dari mereka.
"Insya Allah pekan depan, kami akan undang manajemen PLN Kalselteng dan Senin, 14 Februari 2011 Komisi III DPRD Kalsel melakukan rapat internal untuk menyusun jadwal kegiatan, termasuk rencana mengundang PLN," tandasnya.
Hal-hal lain yang dibicarakan dengan PLN Kalselteng itu termasuk perkembangan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam unit tiga dan empat, demikian Puar Junaidi.(Shn*C)
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011