Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki sistem manajemen kinerja dengan melakukan koordinasi penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, Jum’at (23/8).
Koordinasi penerapan SAKIP itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah HST, H A Tamzil beserta Kepala bagian Organisasi Setda HST, Noryono dan Kepala bagian Umum,M Helmi. Mereka diterima oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, M Yusuf Ateh.
Baca juga: Skor nilai sistem akuntabilitas kinerja Pemkab HST antara 50-60
Menurut Tamzil, pemerintah akan terus menunjukkan itikad dan komitmen yang kuat dalam berupaya meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten HST.
"Disamping menjalin silaturahmi, koordinasi ini juga dimaksudkan memohon bantuan kepada pihak Kemenpan RB agar berkenan memberikan bimbingan dan pembinaan penerapan SAKIP di HST," katanya.
Baca juga: Pemkab HST pacu kinerja pembangunan 2019
Oleh karenanya, atas nama Pemkab HST, Tamzil meminta agar Deputi Bidang yang menangani beserta jajarannya berkenan berkunjung secara langsung ke HST untuk memberikan bimbingan pada kegiatan Bimtek yang rencananya dijadwalkan pada pertengahan bulan September medatang.
Sementara itu, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh menyambut baik upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemkab HST dan pihaknya siap memberikan bimbingan terkait penerapan SAKIP.
Baca juga: Pemkab HST bangun Mushola Pasar Keramat senilai Rp640 juta lebih
"Saat ini nilai Pemkab HST masih CC dan itu mesti ditingkatkan lagi minimal harus BB. Sebab, semakin baik nilai akuntabilitas maka semakin tepat sasaran penggunaan dana APBD untuk membangun daerah," ujarnya.
Dalam penerapan SAKIP dijelaskannya lagi, bahwa komitmen dan semangat juang akan menjadi kunci dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Kalau tidak ada semangat, proses perbaikan tidak akan berjalan. Satu hal yang patut digarisbawahi adalah evaluasi SAKIP bukan nilai LAKIP atau Laporan Kinerja, melainkan nilai akuntabilitas yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pertanggungjawabannya terhadap outcome," tegas Ateh.
Baca juga: Jamaah haji asal HST meninggal di Mekkah
Baca juga: Markas Kodim 1002/Barabai "didemo" massa
Baca juga: Abu Yazid bakal maju menjadi calon kepala daerah HST jalur independen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Koordinasi penerapan SAKIP itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah HST, H A Tamzil beserta Kepala bagian Organisasi Setda HST, Noryono dan Kepala bagian Umum,M Helmi. Mereka diterima oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, M Yusuf Ateh.
Baca juga: Skor nilai sistem akuntabilitas kinerja Pemkab HST antara 50-60
Menurut Tamzil, pemerintah akan terus menunjukkan itikad dan komitmen yang kuat dalam berupaya meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten HST.
"Disamping menjalin silaturahmi, koordinasi ini juga dimaksudkan memohon bantuan kepada pihak Kemenpan RB agar berkenan memberikan bimbingan dan pembinaan penerapan SAKIP di HST," katanya.
Baca juga: Pemkab HST pacu kinerja pembangunan 2019
Oleh karenanya, atas nama Pemkab HST, Tamzil meminta agar Deputi Bidang yang menangani beserta jajarannya berkenan berkunjung secara langsung ke HST untuk memberikan bimbingan pada kegiatan Bimtek yang rencananya dijadwalkan pada pertengahan bulan September medatang.
Sementara itu, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh menyambut baik upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemkab HST dan pihaknya siap memberikan bimbingan terkait penerapan SAKIP.
Baca juga: Pemkab HST bangun Mushola Pasar Keramat senilai Rp640 juta lebih
"Saat ini nilai Pemkab HST masih CC dan itu mesti ditingkatkan lagi minimal harus BB. Sebab, semakin baik nilai akuntabilitas maka semakin tepat sasaran penggunaan dana APBD untuk membangun daerah," ujarnya.
Dalam penerapan SAKIP dijelaskannya lagi, bahwa komitmen dan semangat juang akan menjadi kunci dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Kalau tidak ada semangat, proses perbaikan tidak akan berjalan. Satu hal yang patut digarisbawahi adalah evaluasi SAKIP bukan nilai LAKIP atau Laporan Kinerja, melainkan nilai akuntabilitas yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pertanggungjawabannya terhadap outcome," tegas Ateh.
Baca juga: Jamaah haji asal HST meninggal di Mekkah
Baca juga: Markas Kodim 1002/Barabai "didemo" massa
Baca juga: Abu Yazid bakal maju menjadi calon kepala daerah HST jalur independen
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019