Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi media massa mengharapkan, agar televisi atau tv swasta di provinsinya turut lebih gencar lagi menunjang kepariwisataan daerah setempat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas SH MH mengemukakan harapan tersebut sebelum mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat.
Ia menunjuk contoh Bali TV, salah satu objek peninjauan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah dari Gerindra ketika studi komparasi mengenai peran tv swasta terhadap kepariwisataan di provinsi berjuluk Pulau Dewata itu.
Suripno, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu mengaku kagum dan mengapresiasi terhadap kinerja Bali TV serta pemerintah daerah (Pemda) setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga: Pemkab Tanbu gelontorkan Rp4 miliar untuk wisata
Ia menerangkan, Bali TV yang sudah berusia 17 tahun itu memiliki tujuh jaringan pada beberapa provinsi di Indonesia antara lain Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Medan Sumatera Utara (Sumut) dan Palembang Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain itu, di Lampung, Jakarta, Semarang Jawa Tengah (Jateng) serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin yang terpilih kembali menjadi anggota legislatif tingkat provinsi tersebut pada Pemilu 2019.
"Hal lain yang cukup menarik, konten Bali TV tersebut 80 persen menunjang sektor kepariwisataan dan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat memberikan subsidi untuk penyelenggaraan siaran," ujar pensiunan PNS yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Pemberian subsidi itu tertuang dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yakni berita yang disiarkan (termasuk agenda daerah dan DPRD) dibayar Pemda," lanjutnya.
Baca juga: Tanah Bumbu siapkan destinasi wisata tingkat internasional
Sementara hasil liputan agenda nasional maupun internasional dibeli stasiun televisi nasional maupun internasional, sehingga operasional Bali TV bukan cuma mencapai titik impas tetapi malah menguntungkan.
Oleh karena itu, Bali TV setiap tahun memperoleh laba, serta jam tayangnya pun sudah sama dengan televisi nasional yaitu 24 jam per hari, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Bali TV juga telah memiliki stasiun bergerak yang bisa meliput setiap kegiatan di luar wilayah Provinsi Bali, sehingga mereka menjadi semakin terkenal dan maju," tambahnya.
"Kita berharap jika memungkinkan tv-tv swasta, termasuk tv lokal/milik pemerintah kabupaten di Kalsel juga sama dengan Bali TV," demikian Suripno Sumas.
Baca juga: Media asing jelajahi potensi wisata di Sulawesi Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas SH MH mengemukakan harapan tersebut sebelum mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat.
Ia menunjuk contoh Bali TV, salah satu objek peninjauan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah dari Gerindra ketika studi komparasi mengenai peran tv swasta terhadap kepariwisataan di provinsi berjuluk Pulau Dewata itu.
Suripno, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu mengaku kagum dan mengapresiasi terhadap kinerja Bali TV serta pemerintah daerah (Pemda) setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga: Pemkab Tanbu gelontorkan Rp4 miliar untuk wisata
Ia menerangkan, Bali TV yang sudah berusia 17 tahun itu memiliki tujuh jaringan pada beberapa provinsi di Indonesia antara lain Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Medan Sumatera Utara (Sumut) dan Palembang Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain itu, di Lampung, Jakarta, Semarang Jawa Tengah (Jateng) serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin yang terpilih kembali menjadi anggota legislatif tingkat provinsi tersebut pada Pemilu 2019.
"Hal lain yang cukup menarik, konten Bali TV tersebut 80 persen menunjang sektor kepariwisataan dan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat memberikan subsidi untuk penyelenggaraan siaran," ujar pensiunan PNS yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Pemberian subsidi itu tertuang dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yakni berita yang disiarkan (termasuk agenda daerah dan DPRD) dibayar Pemda," lanjutnya.
Baca juga: Tanah Bumbu siapkan destinasi wisata tingkat internasional
Sementara hasil liputan agenda nasional maupun internasional dibeli stasiun televisi nasional maupun internasional, sehingga operasional Bali TV bukan cuma mencapai titik impas tetapi malah menguntungkan.
Oleh karena itu, Bali TV setiap tahun memperoleh laba, serta jam tayangnya pun sudah sama dengan televisi nasional yaitu 24 jam per hari, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Bali TV juga telah memiliki stasiun bergerak yang bisa meliput setiap kegiatan di luar wilayah Provinsi Bali, sehingga mereka menjadi semakin terkenal dan maju," tambahnya.
"Kita berharap jika memungkinkan tv-tv swasta, termasuk tv lokal/milik pemerintah kabupaten di Kalsel juga sama dengan Bali TV," demikian Suripno Sumas.
Baca juga: Media asing jelajahi potensi wisata di Sulawesi Barat
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019