Oleh Syamsuddin Hasan
Wakil Ketua DPRD Kalsel yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) lembaga legislatif tersebut Muhammad Iqbal Yudiannoor ketika dikonfirmasi, Selasa, membenarkan keterlambatan pembahasan APBD-P 2013 provinsi itu.
"Ya, pembahasan APBD-P Kalsel 2013 sedikit mengalami keterlambatan dibandingkan dengan tahun lalu. Keterlembatan itu, karena tertundanya penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pelaksanaan APBD 2012," ujarnya.
Penyampaian LHP pelaksanaan APBD 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia diperkirakan 27 Mei 2013, tapi ternyata tertunda, katanya.
Politisi muda Partai Demokrat itu mengungkapkan, kalau tahun lalu penyampaian LHP pelaksanaan APBD 2011 pada akhir Mei 2012, sehingga pembahasan APBD-P 2012 bisa di awal Juni 2012.
"Tapi kali ini, untuk pembahasan APBD-P 2013 kemungkinan baru bisa dimulai pertengahan Juni, itupun kalau penyampaian LHP pelaksanaan APBD 2012 dari BPK-RI pada minggu pertama Juni 2013," tandasnya.
"Karena dari LHP tersebut kita bisa mengetahui pasti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2012. Sementara Silpa 2012 juga menjadi acuan dalam pembahasan APBD-P 2013," lanjutnya.
Mengenai keterlambatan BPK menyampaikan LHP pelaksanaan APBD Kalsel 2012, dia menyatakan, tak mengetahui pasti alasannya, kecuali memperkirakan karena kesibukan dari BPK itu sendiri.
"Keterlambatan BPK menyampaikan LHP pelaksanaan APBD Kalsel 2012, mungkin BPK masih melakukan audit secara rinci, sehingga memerlukan waktu yang relatif agak lama dari biasanya," ujarnya.
 Apalagi BPK melakukan pemeriksaan pelaksanaan APBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang jumlahnya cukup banyak. Sementara jumlah auditor pada BPK-RI mungkin terbatas, kata Iqbal. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, Â (Antaranews Kalsel) - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013 mengalami keterlambatan dibandingkan tahun lalu.
Wakil Ketua DPRD Kalsel yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) lembaga legislatif tersebut Muhammad Iqbal Yudiannoor ketika dikonfirmasi, Selasa, membenarkan keterlambatan pembahasan APBD-P 2013 provinsi itu.
"Ya, pembahasan APBD-P Kalsel 2013 sedikit mengalami keterlambatan dibandingkan dengan tahun lalu. Keterlembatan itu, karena tertundanya penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pelaksanaan APBD 2012," ujarnya.
Penyampaian LHP pelaksanaan APBD 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia diperkirakan 27 Mei 2013, tapi ternyata tertunda, katanya.
Politisi muda Partai Demokrat itu mengungkapkan, kalau tahun lalu penyampaian LHP pelaksanaan APBD 2011 pada akhir Mei 2012, sehingga pembahasan APBD-P 2012 bisa di awal Juni 2012.
"Tapi kali ini, untuk pembahasan APBD-P 2013 kemungkinan baru bisa dimulai pertengahan Juni, itupun kalau penyampaian LHP pelaksanaan APBD 2012 dari BPK-RI pada minggu pertama Juni 2013," tandasnya.
"Karena dari LHP tersebut kita bisa mengetahui pasti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2012. Sementara Silpa 2012 juga menjadi acuan dalam pembahasan APBD-P 2013," lanjutnya.
Mengenai keterlambatan BPK menyampaikan LHP pelaksanaan APBD Kalsel 2012, dia menyatakan, tak mengetahui pasti alasannya, kecuali memperkirakan karena kesibukan dari BPK itu sendiri.
"Keterlambatan BPK menyampaikan LHP pelaksanaan APBD Kalsel 2012, mungkin BPK masih melakukan audit secara rinci, sehingga memerlukan waktu yang relatif agak lama dari biasanya," ujarnya.
 Apalagi BPK melakukan pemeriksaan pelaksanaan APBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang jumlahnya cukup banyak. Sementara jumlah auditor pada BPK-RI mungkin terbatas, kata Iqbal. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013