Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan mempertanyakan indikator desa yang masuk kategori tertinggal sehingga tidak mempengaruhi program pembangunan yang telah dijalankan.
"Kami mempertanyakan indikator desa tertinggal karena desa tertinggal di Kabupaten Banjar hampir tidak ada," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar, Zainuddin, Senin (7/2).
Pernyataan itu meluruskan data yang dirilis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan terbit di harian lokal di Kalsel yang menyebutkan Kabupaten Banjar paling banyak memiliki desa tertinggal.
Disebutkan, dari 290 desa yang tersebar pada 19 kecamatan di Kabupaten Banjar terdapat 165 desa kategori maju dan sebanyak 125 desa masuk kategori tertinggal.
Menurut Zainuddin, kemungkinan data yang disampaikan itu merupakan data lama yang terekam puluhan tahun lalu sehingga sangat berbeda dengan kondisi desa yang ada sekarang.
Dijelaskan, apabila indikator desa tertinggal adalah akses dan infrastruktur jalan maka hampir seluruh desa di kabupaten yang kaya sumber daya alam itu dalam kondisi baik.
Kalau pun ada desa yang infrastruktur jalannya tidak bisa ditingkatkan hanya ada di dua kecamatan yakni Kecamatan Aranio dan Kecamatan Aluh-Aluh tetapi penyebabnya karena kondisi geografis yang tidak mendukung.
"Kecamatan Aranio daerah berbukit-bukit sehingga sulit dibangun infrastruktur jalan, sedangkan Kecamatan Aluh-Aluh berada di pesisir sungai sehingga tidak mungkin membangun jalan," jelasnya.
Begitu pula sarana kesehatan, lanjut dia, setiap kecamatan sudah memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sedangkan ditingkat desa sudah ada Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Posyandu.
Bahkan, kata dia, hampir 80 persen desa-desa di Kabupaten Banjar sudah masuk kategori Desa Swasembada yakni desa yang sudah memiliki fasilitas pelayanan publik dan pelayanan dasar masyarakat lainnya yang mampu dipenuhi pemerintah maupun secara gotong-royong dibangun masyarakat.
Dikatakan, selain mempertanyakan kategori desa tertinggal, pihaknya juga mempertanyakan instansi atau lembaga yang melakukan survei sehingga muncul data yang tidak bisa dibuktikan keakuratannya tersebut.
"Sekali lagi, data itu kemungkinan data lama yang tidak diperbaharui karena selama dua tahun terakhir tidak pernah dilakukan perbaharuan data sehingga kami juga mempertanyakan dari mana bisa muncul data mengenai jumlah desa tertinggal di Kabupaten banjar yang sedemikian banyak," katanya.(SYO*C)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
"Kami mempertanyakan indikator desa tertinggal karena desa tertinggal di Kabupaten Banjar hampir tidak ada," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar, Zainuddin, Senin (7/2).
Pernyataan itu meluruskan data yang dirilis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan terbit di harian lokal di Kalsel yang menyebutkan Kabupaten Banjar paling banyak memiliki desa tertinggal.
Disebutkan, dari 290 desa yang tersebar pada 19 kecamatan di Kabupaten Banjar terdapat 165 desa kategori maju dan sebanyak 125 desa masuk kategori tertinggal.
Menurut Zainuddin, kemungkinan data yang disampaikan itu merupakan data lama yang terekam puluhan tahun lalu sehingga sangat berbeda dengan kondisi desa yang ada sekarang.
Dijelaskan, apabila indikator desa tertinggal adalah akses dan infrastruktur jalan maka hampir seluruh desa di kabupaten yang kaya sumber daya alam itu dalam kondisi baik.
Kalau pun ada desa yang infrastruktur jalannya tidak bisa ditingkatkan hanya ada di dua kecamatan yakni Kecamatan Aranio dan Kecamatan Aluh-Aluh tetapi penyebabnya karena kondisi geografis yang tidak mendukung.
"Kecamatan Aranio daerah berbukit-bukit sehingga sulit dibangun infrastruktur jalan, sedangkan Kecamatan Aluh-Aluh berada di pesisir sungai sehingga tidak mungkin membangun jalan," jelasnya.
Begitu pula sarana kesehatan, lanjut dia, setiap kecamatan sudah memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sedangkan ditingkat desa sudah ada Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Posyandu.
Bahkan, kata dia, hampir 80 persen desa-desa di Kabupaten Banjar sudah masuk kategori Desa Swasembada yakni desa yang sudah memiliki fasilitas pelayanan publik dan pelayanan dasar masyarakat lainnya yang mampu dipenuhi pemerintah maupun secara gotong-royong dibangun masyarakat.
Dikatakan, selain mempertanyakan kategori desa tertinggal, pihaknya juga mempertanyakan instansi atau lembaga yang melakukan survei sehingga muncul data yang tidak bisa dibuktikan keakuratannya tersebut.
"Sekali lagi, data itu kemungkinan data lama yang tidak diperbaharui karena selama dua tahun terakhir tidak pernah dilakukan perbaharuan data sehingga kami juga mempertanyakan dari mana bisa muncul data mengenai jumlah desa tertinggal di Kabupaten banjar yang sedemikian banyak," katanya.(SYO*C)
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011