Tol laut yang merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan Presiden Joko Widodo sudah sepatutnya dievaluasi.
Menurut anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, dalam pelaksanaannya tol laut masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh insan maritim.
"Saat ini masih ditemukan keterlambatan dalam pelayanannya, bahkan jenis barang yang dimuat kurang ada pengawasan," terangnya.
Bambang membeberkan, banyak publik juga tidak tahu jadwal kapal tol laut. Bahkan, kata dia, Syahbandar yang berwenang dalam perizinan pelayaran juga tidak tahu kepastian jadwal keberangkatan.
"Yang namanya tol laut berarti ada ketepatan dan kecepatan. Tidak bisa misalnya terlambat hingga berhari-hari. Contohnya penyeberangan Ferry Merak-Bakauheni terlambat satu menit saja hukumanya hilangan pendapatan satu trip. Sanksi aturan ini baru benar-benar menerapkan sistem tol laut," paparnya.
Baca juga: Kemenhub menambah delapan kapal tol laut di Maluku Utara
Soal barang yang dimuat ketika melintasi tol laut, Bambang juga melihat kurang transparansi. Kenyataan dia menemukan banyak barang yang diangkut di luar ketentuan sesuai Perpres Nomor 71 tahun 2015.
Sehingga jika sudah begitu, tambahnya, keberadaan tol laut dinilainya liar dan tidak layak diteruskan. Kecuali sudah ada pembenahan yang benar.
Untuk itu, ditegaskan Bambang, pemerintah harus mengerti persoalan yang terjadi di lapangan karena dengan kontainer saja yang disubsidi sangat riskan, sebab tak jarang dikalahkan oleh barang komersial saat dimuat di kapal.
"Uang rakyat untuk subsidi tidak bisa dimain-mainkan. Apalagi tujuan menekan disparitas harga juga tidak terbukti 100%. Pemerintahan Jokowi harus segera mengevaluasi program ini karena pemerintah harus hadir sebagai pengendali," pungkasnya.
Pemerintah sendiri menginginkan adanya tol laut untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan begitu, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Alhasil, pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia pun diharapkan terwujud.
Baca juga: KKP dan Kemenhub diminta berkolaborasi tingkatkan kinerja tol laut
Baca juga: Lapsus : Buka daerah terisolasi melalui "tol Laut"
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Menurut anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, dalam pelaksanaannya tol laut masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh insan maritim.
"Saat ini masih ditemukan keterlambatan dalam pelayanannya, bahkan jenis barang yang dimuat kurang ada pengawasan," terangnya.
Bambang membeberkan, banyak publik juga tidak tahu jadwal kapal tol laut. Bahkan, kata dia, Syahbandar yang berwenang dalam perizinan pelayaran juga tidak tahu kepastian jadwal keberangkatan.
"Yang namanya tol laut berarti ada ketepatan dan kecepatan. Tidak bisa misalnya terlambat hingga berhari-hari. Contohnya penyeberangan Ferry Merak-Bakauheni terlambat satu menit saja hukumanya hilangan pendapatan satu trip. Sanksi aturan ini baru benar-benar menerapkan sistem tol laut," paparnya.
Baca juga: Kemenhub menambah delapan kapal tol laut di Maluku Utara
Soal barang yang dimuat ketika melintasi tol laut, Bambang juga melihat kurang transparansi. Kenyataan dia menemukan banyak barang yang diangkut di luar ketentuan sesuai Perpres Nomor 71 tahun 2015.
Sehingga jika sudah begitu, tambahnya, keberadaan tol laut dinilainya liar dan tidak layak diteruskan. Kecuali sudah ada pembenahan yang benar.
Untuk itu, ditegaskan Bambang, pemerintah harus mengerti persoalan yang terjadi di lapangan karena dengan kontainer saja yang disubsidi sangat riskan, sebab tak jarang dikalahkan oleh barang komersial saat dimuat di kapal.
"Uang rakyat untuk subsidi tidak bisa dimain-mainkan. Apalagi tujuan menekan disparitas harga juga tidak terbukti 100%. Pemerintahan Jokowi harus segera mengevaluasi program ini karena pemerintah harus hadir sebagai pengendali," pungkasnya.
Pemerintah sendiri menginginkan adanya tol laut untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan begitu, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Alhasil, pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia pun diharapkan terwujud.
Baca juga: KKP dan Kemenhub diminta berkolaborasi tingkatkan kinerja tol laut
Baca juga: Lapsus : Buka daerah terisolasi melalui "tol Laut"
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019