Komisi V DPR RI soroti program "tol laut"

Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI ke Surabaya Jawa Timur, menyoroti program pemerintah terkait "Tol Laut" yang saat ini digencarkan oleh Presiden Ripublik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai belum maksimal implementasinya.

"Kunjungan kami di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk meninjau kesiapan angkutan laut sebagai ujung tombak negara maritim," kata Anggota DPPR RI Komisi V Bambang Harso S melalui Satf Ahli, Jamirin, di Batulicin, Rabu.

Menurut Dia, tol laut seharusnya mampu menjadi stabilisator harga di daerah. Jangan sampai harga barang di daerah yang dilalui tol laut tetap mahal.

Karena itu perlu koordinasi barang apa yang dibutuhkan daerah yang dituju angkutan tol laut.

Jika barang yang diangkut kemudian dijual sesuai mekanisme pasar, maka sama saja pedagang yang diuntungkan. Padahal "Tol Laut" diharapkan bisa menekan disparitas harga sehingga rakyat yang merasakan harga lebih murah.

Dicontohkan, dari hasil kunjungan kerja sebelumnya yang dilaksanakan di Miangas Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. Kapal "Tol Laut" yang datang tidak menurunkan barang sama sekali. Padahal saat itu stok gula di daerah tersebut habis dan sangat dibutuhkan.

"Semua ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut agar program dan kebijakan pemerintah yang saat ini sudah berjalan bisa berjalan lebih baik," katanya.

Seandainya, barang yang dilalui "Tol Laut" lebih mahal dari pada yang tidak dilalui kemungkinan ada yang salah dan kebijakan tidak tepat sasaran.

Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita semua, oleh sebab itu legislatif akan terus melakukan pengawasan yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kepala negara.

"Dari hasil analisa yang sudah dirangkum Komisi V DPR RI angkutan laut hanya menyebabkan disparitas harga sebanyak enam persen. Penyebab disparitas harga sangat tinggi di pedalaman yakni menggunakan transportasi udara dan darat," katanya.

Pihaknya mengharapkan kepada pemerintah agar bisa memberikan suatu kebijakan-kebijan baru untuk bisa menata program-progam untuk kesejahteraan rakyat.