Wakil Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7) pagi.
Rahmadi hadir sekitar pukul 08.15 WIB menggunakan baju batik berwarna putih didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samson serta Kasubag Protokol H Arief Wisuda Wardana dan sejumlah staf humpro.
Acara yang dirangkai pemberian penghargaan kepada pemenang TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah ) Award ini juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Rakornas yang bertemakan Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif ini juga dirangkai sarasehan nasional.
Wapres Jusuf Kalla (JK) saat membuka kegiatan mengumpamakan inflasi dalam struktur belanja pemerintah seperti tenakan daerah, dalam arti tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh pula terlalu rendah.
“Inflasi itu seperti tekanan darah, kalau tinggi kita bisa pingsan tapi kalau rendah atau deflasi juga bisa pusing dan pingsan. Jadi yang baik itu di tengah-tengah,” sebutnya.
Oleh karena itu, wapres meminta seluruh pejabat yang terlibat dalam pengendalian inflasi agar mampu menjaga di level yang rendah.
JK meminta seluruh kepala daerah agar tidak langsung mengambil keputusan jika salah satu komoditas pangan mengalami kenaikan. Pasalnya inflasi akan dihitung melalui indeks harga konsumen (IHK).
Menurutnya, inflasi juga menjadi indikator yang bisa menggambarkan masyarakat memiliki daya beli atau tidak. Yang pasti jika inflasi tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun karena harga menjadi mahal.
Sebaliknya, lanjut dia, jika inflasi rendah akan memberikan dampak yang sama buruknya, terutama bagi pengusaha yang bisa merugi karena produknya dijual rendah.
Jika pendapatannya rendah, sebut dia, maka akan melakukan efisiensi tenaga kerja yang berujung pada PHK, lalu muncul pengangguran.
“Oleh karena itu menjaga keseimbangan inflasi di level rendah harus terus dipertahankan. Jaadi ingat tekanan darah harus stabil. Jangan di bawah dan jangan pula terlalu di atas. Inflasi ringan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pemerintah daerah untuk kian inovatif dalam pengendalian inflasi.
Pasalnya, jelas dia, meski pemerintah bersama BI berhasil menjaga inflasi di kisaran 3 persen, masih ada 5 provinsi dan 8 kabupaten yang memiliki tingkat inflasi di atas sasaran 3,5 plus minus 1 persen.
“Ke depan pemerintah daerah diharapkan semakin berperan aktif mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun serta melakukan inovasi pengendalian inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, beberapa daerah di Indonesia telah menggunakan teknologi sebagai salah satu cara untuk mengendalikan inflasi. Penggunaan teknologi dilakukan baik dari sisi produksi, distribusi dan pemasara.
Perry menyebut, berbagai proses yang meliputi mata rantai pengadaan barang tersebut dapat mengendalikan inflasi dari hulu hingga hilir.
Untuk bisa turut berkontribusi dalam mengendalikan inflasi skala nasional yang ditargetkan sebesar 3,5 plus minus 1 persen, menurutnya, inovasi berbasis teknologi tersebut harus bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain. Bahkan dengan mengadopsi teknologi informasi tersebut bisa kian mempersingkat mata rantai dari petani ke konsumen.
Sehingga, lanjutnya, manfaat yang banyak dari nilai tambah akan ke petani bukan kepada pedagang di dalam mata rantai.
Selain teknologi, terang dia, inovasi dengan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah juga dinilainya bisa menjadi salah satu cara untuk mengendalikan inflasi.
Baca juga: DPUPR akan latih tenaga kerja tukang
Wakil Bupati Barito Kuala menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7) pagi.Foto:Antaranews Kalsel/Humas.
