Kementerian Negara Lingkungan Hidup membantu membebaskan utang negara sebesar 32 juta Euro dari pelaksanaan program belanja lingkungan atau "date nature swave" (DNS).
Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Banjarmasin, Jumat (4/2) usai pembukaan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kalsel.
Menurut Hatta, program DNS dari Jerman merupakan salah satu program yang kini sangat diminati oleh beberapa lembaga kemasyarakatan, lingkungan dan pemerintah.
Dari program tersebut, kata dia, pemerintah dan lembaga terkait yang melaksanakan program lingkungan akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.
Ganti biaya tersebut, kata dia, oleh pemerintah Jerman diwujudkan dalam bentuk pengurangan utang luar negeri pemerintah.
"Sejak program ini dilaksanakan 2007 hingga kini sudah sebanyak 26,6 juta Euro dana yang keluar dan mendapatkan ganti sekitar 32 juta euro," katanya.
Program tersebut, tambah Hatta pada jumpa pers yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Mukhlis Gafuri, berakhir pada 2011.
Belanja lingkungan yang mendapatkan ganti rugi tersebut, tambah dia, misalnya bila ada perusahaan atau lembaga yang mampu mengolah sampah maupun lainnya menjadi lebih bermanfaat, seperti kotoran sapi menjadi bioenergy, maka biayanya mendapatkan ganti dari Jerman.
"Seperti pabrik tahu di Banjarbaru yang limbahnya sebelumnya mencemari lingkungan, tetapi karena dikelola sedemikian rupa menjadi bersih," katanya.
Kegiatan-kegiatan tersebut, kata dia, yang disebut dengan belanja lingkungan atau DNS.
"Karena program tersebut sangat diminati, maka kami ingin memperpanjang kontrak kerjasama dengan Jerman," katanya.(B*C)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Banjarmasin, Jumat (4/2) usai pembukaan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kalsel.
Menurut Hatta, program DNS dari Jerman merupakan salah satu program yang kini sangat diminati oleh beberapa lembaga kemasyarakatan, lingkungan dan pemerintah.
Dari program tersebut, kata dia, pemerintah dan lembaga terkait yang melaksanakan program lingkungan akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.
Ganti biaya tersebut, kata dia, oleh pemerintah Jerman diwujudkan dalam bentuk pengurangan utang luar negeri pemerintah.
"Sejak program ini dilaksanakan 2007 hingga kini sudah sebanyak 26,6 juta Euro dana yang keluar dan mendapatkan ganti sekitar 32 juta euro," katanya.
Program tersebut, tambah Hatta pada jumpa pers yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Mukhlis Gafuri, berakhir pada 2011.
Belanja lingkungan yang mendapatkan ganti rugi tersebut, tambah dia, misalnya bila ada perusahaan atau lembaga yang mampu mengolah sampah maupun lainnya menjadi lebih bermanfaat, seperti kotoran sapi menjadi bioenergy, maka biayanya mendapatkan ganti dari Jerman.
"Seperti pabrik tahu di Banjarbaru yang limbahnya sebelumnya mencemari lingkungan, tetapi karena dikelola sedemikian rupa menjadi bersih," katanya.
Kegiatan-kegiatan tersebut, kata dia, yang disebut dengan belanja lingkungan atau DNS.
"Karena program tersebut sangat diminati, maka kami ingin memperpanjang kontrak kerjasama dengan Jerman," katanya.(B*C)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011