Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyebut partainya akan tetap menjadi oposisi baik di pemerintahan dan parlemen karena untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.
"Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan 'positioning' sebagai partai oposisi," katanya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin.
Dengan begitu, kata dia, partainya akan menolak tawaran termasuk apabila ada jatah menteri.
Politikus daerah pemilihan Sumatera Utara itu melanjutkan dengan menjadi oposisi akan terwujud sistem "check and balance" sebagai bagian dari demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi.
Walau akan menjadi oposisi, Syafi'i melanjutkan belum tentu partainya akan menjadi musuh bagi pemerintahan dan menolak seluruh kebijakan.
"Partai oposisi 'kan tidak mungkin juga, kalau ada kebijakan benar, kami tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun 'check and balance', sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan hingga saat ini kader Gerindra dari seluruh Indonesia belum dikumpulkan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, kata dia, kader di daerah juga lebih memilih akan menjadi oposisi agar tidak akan mencederai demokrasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan 'positioning' sebagai partai oposisi," katanya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin.
Dengan begitu, kata dia, partainya akan menolak tawaran termasuk apabila ada jatah menteri.
Politikus daerah pemilihan Sumatera Utara itu melanjutkan dengan menjadi oposisi akan terwujud sistem "check and balance" sebagai bagian dari demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi.
Walau akan menjadi oposisi, Syafi'i melanjutkan belum tentu partainya akan menjadi musuh bagi pemerintahan dan menolak seluruh kebijakan.
"Partai oposisi 'kan tidak mungkin juga, kalau ada kebijakan benar, kami tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun 'check and balance', sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan hingga saat ini kader Gerindra dari seluruh Indonesia belum dikumpulkan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, kata dia, kader di daerah juga lebih memilih akan menjadi oposisi agar tidak akan mencederai demokrasi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019