Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden-wakil presiden 2019.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Jumat, mengatakan, pascaputusan MK patut dihargai, itulah jalur konstitusional, memang ada pihak yang merasa dirugikan maupun sebaliknya.
"Semoga proses demokrasi di Indonesia semakin dewasa, dan semoga kita tetap bisa menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia," katanya.
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden-wakil presiden 2019.
"Amar putusan mengadili, menyatakan menolak pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar usmanketika membacakan amar putusan mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.
Putusan tersebut secara tidak langsung menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kembali Alfisah menyerukan agar seluruh komponen masyarakat Bumi Saijaan menghargai dan menghormati hasil pemilu 2019 yang telah berlangsung damai dan aman.
"Melalui pesta demokrasi saat ini, kami himbau kepada segenap masyarakat Kotabaru dapat menerima pemimpin dan para wakilnya di parlemen," katanya.
Dikatakannya, dalam kerangka demokrasi saat ini, dipastikan masing-masing pihak mempunyai pilihan, sehingga tidak dipungkiri adanya perbedaan dalam memilih, tapi semua itu harus disikapi secara dewasa.
Mantan Ketua KPU Kotabaru ini mengungkapkan, pemilu 2019 memang berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena baru pertama kali digelar pemilihan para wakil rakyat (legislatif) bersamaan dengan pemilihan presiden.
Sehingga tidak dipungkiri terjadi 'suhu politik' di tengah-tengah masyarakat relatif lebih dinamis, karena masing-asing mempunyai alasan dalam menentukan pilihannya.
Namun semuanya telah terlaksana dan berlangsung relatif aman dan damai, kini sudah ada pemimpin dan para wakil rakyat yang terpilih, mari didukung dalam menjalankan tugas melalui kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Jumat, mengatakan, pascaputusan MK patut dihargai, itulah jalur konstitusional, memang ada pihak yang merasa dirugikan maupun sebaliknya.
"Semoga proses demokrasi di Indonesia semakin dewasa, dan semoga kita tetap bisa menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia," katanya.
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden-wakil presiden 2019.
"Amar putusan mengadili, menyatakan menolak pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar usmanketika membacakan amar putusan mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.
Putusan tersebut secara tidak langsung menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kembali Alfisah menyerukan agar seluruh komponen masyarakat Bumi Saijaan menghargai dan menghormati hasil pemilu 2019 yang telah berlangsung damai dan aman.
"Melalui pesta demokrasi saat ini, kami himbau kepada segenap masyarakat Kotabaru dapat menerima pemimpin dan para wakilnya di parlemen," katanya.
Dikatakannya, dalam kerangka demokrasi saat ini, dipastikan masing-masing pihak mempunyai pilihan, sehingga tidak dipungkiri adanya perbedaan dalam memilih, tapi semua itu harus disikapi secara dewasa.
Mantan Ketua KPU Kotabaru ini mengungkapkan, pemilu 2019 memang berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena baru pertama kali digelar pemilihan para wakil rakyat (legislatif) bersamaan dengan pemilihan presiden.
Sehingga tidak dipungkiri terjadi 'suhu politik' di tengah-tengah masyarakat relatif lebih dinamis, karena masing-asing mempunyai alasan dalam menentukan pilihannya.
Namun semuanya telah terlaksana dan berlangsung relatif aman dan damai, kini sudah ada pemimpin dan para wakil rakyat yang terpilih, mari didukung dalam menjalankan tugas melalui kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019