Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengelar diskusi hulu migas membahas tentang peran Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Mendukung Pembangunan Daerah.
"Forum diskusi ini diharapkan menjadi wadah, saran dan masukan bagi para pemangku kepentingan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) khususnya Jambi," kata Kepala Perwakilan SKK Migas Willayah Sumbagsel, Adiyanto Agus Handoyo di Jambi, Jumat.
Diskusi hulu migas itu yang digelar Kamis itu dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah penghasil migas di Jambi.
Diskusi yang digelar Kamis tersebut menghadirkan nara sumber yakni Bupati Tanjungjabung Barat Safrial, Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Dr Halilul Khairi, Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Heru Windarto dan Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas, Rudy Hartono.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diskusi ini diharapkan mampu memberikan gambaran ke seluruh pemangku kepentingan, mengenai alur penerimaan negara dari sektor hulu migas.
Adiyanto mengatakan acara diskusi hulu migas yang berlangsung di Provinsi Jambi merupakan kegiatan yang informatif dan edukatif.
"Setiap daerah penghasil migas memiliki terobosan masing-masing untuk membangun daerahnya, seperti yang kami bahas pada forum diskusi pada hari ini. Dikemas dengan format dialog dari pihak legislatif dan eksekutif serta melibatkan para stakeholder migas di Provinsi Jambi. Tentu melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan masyarakat luas dalam lingkup apa peran DBH Migas tersebut," kata Adiyanto.
Tidak hanya membahas mengenai peran dari DBH Migas, diskusi ini juga membahas adanya multiplier effect terhadap perekonomian. Multiplier effect sendiri merupakan dampak berganda dari sektor hulu migas. Hal itu, kata Adiyanto, disebabkan karena sektor hulu migas memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan perekonomian nasional.
Adiyanto mengatakan dukungan DBH Migas terhadap aspek pembangunan daerah yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas.
"Kegiatan diskusi yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS itu juga diharapkan dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik serta memberikan edukasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan khususnya di Provinsi Jambi," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Forum diskusi ini diharapkan menjadi wadah, saran dan masukan bagi para pemangku kepentingan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) khususnya Jambi," kata Kepala Perwakilan SKK Migas Willayah Sumbagsel, Adiyanto Agus Handoyo di Jambi, Jumat.
Diskusi hulu migas itu yang digelar Kamis itu dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah penghasil migas di Jambi.
Diskusi yang digelar Kamis tersebut menghadirkan nara sumber yakni Bupati Tanjungjabung Barat Safrial, Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Dr Halilul Khairi, Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Heru Windarto dan Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas, Rudy Hartono.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diskusi ini diharapkan mampu memberikan gambaran ke seluruh pemangku kepentingan, mengenai alur penerimaan negara dari sektor hulu migas.
Adiyanto mengatakan acara diskusi hulu migas yang berlangsung di Provinsi Jambi merupakan kegiatan yang informatif dan edukatif.
"Setiap daerah penghasil migas memiliki terobosan masing-masing untuk membangun daerahnya, seperti yang kami bahas pada forum diskusi pada hari ini. Dikemas dengan format dialog dari pihak legislatif dan eksekutif serta melibatkan para stakeholder migas di Provinsi Jambi. Tentu melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan masyarakat luas dalam lingkup apa peran DBH Migas tersebut," kata Adiyanto.
Tidak hanya membahas mengenai peran dari DBH Migas, diskusi ini juga membahas adanya multiplier effect terhadap perekonomian. Multiplier effect sendiri merupakan dampak berganda dari sektor hulu migas. Hal itu, kata Adiyanto, disebabkan karena sektor hulu migas memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan perekonomian nasional.
Adiyanto mengatakan dukungan DBH Migas terhadap aspek pembangunan daerah yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas.
"Kegiatan diskusi yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS itu juga diharapkan dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik serta memberikan edukasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan khususnya di Provinsi Jambi," katanya menambahkan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019