DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Pemerintah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2018 yang disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Burhanuddin di Banjarmasin, Senin.
Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, Hamsyuri menyampaikan, DPRD mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang termasuk keberhasilannya dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, juga keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, serta pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Hamsyuri berharap, ke depan Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan seluruh keberhasilannya tersebut melalui berbagai terobosan baru, terutama dalam hal pendapatan daerah.
"Kami harap Pemprov Kalsel berupaya meningkatkan pendapatan dengan cara antara lain mencari/menggali sumber baru untuk pendapatan asli daerah (PAD), serta mengelolanya secara lebih baik lagi," kata Hamsyuri membacakan berbagai catatan dari Banggar.
Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan mengatakan, terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini, baik dalam pembahasan LPPA 2018 maupun pelaksanaan pembangunan lainnya.
Orang nomor dua di jajaran Pemprov tersebut mengatakan, akan memperhatikan dan melaksanakan saran atau pendapat Banggar DPRD Kalsel selaku wakil rakyat dari 13 kabupaten/kota itu.
Sedangkan LPPA Kalsel 2018 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari Pendapatan terealisasi Rp6,59 atau naik 17,52 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017.
Kemudian Belanja Daerah pada 2018 Rp6,08 triliun dari yang dianggarankan Rp6,58 triliun. Anggaran belanja tersebut juga mengalami kenaikan 4,05 persen dari tahun 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, Hamsyuri menyampaikan, DPRD mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang termasuk keberhasilannya dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, juga keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, serta pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Hamsyuri berharap, ke depan Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan seluruh keberhasilannya tersebut melalui berbagai terobosan baru, terutama dalam hal pendapatan daerah.
"Kami harap Pemprov Kalsel berupaya meningkatkan pendapatan dengan cara antara lain mencari/menggali sumber baru untuk pendapatan asli daerah (PAD), serta mengelolanya secara lebih baik lagi," kata Hamsyuri membacakan berbagai catatan dari Banggar.
Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan mengatakan, terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini, baik dalam pembahasan LPPA 2018 maupun pelaksanaan pembangunan lainnya.
Orang nomor dua di jajaran Pemprov tersebut mengatakan, akan memperhatikan dan melaksanakan saran atau pendapat Banggar DPRD Kalsel selaku wakil rakyat dari 13 kabupaten/kota itu.
Sedangkan LPPA Kalsel 2018 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari Pendapatan terealisasi Rp6,59 atau naik 17,52 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017.
Kemudian Belanja Daerah pada 2018 Rp6,08 triliun dari yang dianggarankan Rp6,58 triliun. Anggaran belanja tersebut juga mengalami kenaikan 4,05 persen dari tahun 2017.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019