Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan, H Suripno Sumas meminta agar pemerintah daerah setempat meningkatkan dana cadangan untuk penanggulangan bencana.
"Saya kira Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan dana cadangan penanggulangan bencana," ujarnya saat perjalanan pulang studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi masalah bencana itu dari Jawa Barat, Sabtu.
Namun studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah dari Partai Gerindra itu ke "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" Jawa Barat bukan masalah bencana, melainkan mengenai organisasi pemerintahan daerah.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang bergelar sarjana hukum dan magister bidang ilmu hukum itu, yang namanya bencana sekarang, terlebih ke depan sulit memperkirakan.
"Pasalnya fenomena alam belakangan sulit kita terka, kendati dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)," ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebagai contoh bulan Juni semestinya sudah memasuki musim panas atau kemarau, tetapi justru hujan lebat turun dan menimbulkan bencana banjir, seperti terjadi di Kabupaten Kotabaru, Kalsel baru-baru ini.
"Memang kita semua tidak menginginkan, tetapi tidak menutup kemungkinan kejadian serupa dengan di Kotabaru tersebut bisa terjadi. Na'uzubillahi," lanjutnya menjawab Antara Kalsel lewat telepon seluler/hand phone.
"Kejadian bencana banjir di Kotabaru atau kabupaten paling timur Kalsel itu hendaknya kita jadi pengalaman berharga, baik dalam upaya meningkatkan kewaspadaan maupun antisipasi dini dan penanggulangan," ajaknya.
Oleh karenanya, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengingatkan atau mengimbau semua pihak supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan bencana.
Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu antisipasi dini agar terhindar atau minimal dapat mengurangi dampak buruk dari bencana, lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
Begitu pula dana cadangan untuk penanggulangan bencana harus memadai, tidak mungkin cuma dari pos yang tak terduga, tambah mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Kalsel itu.
"Karena yang namanya penanggulangan bencana tidak cuma menyediakan dapur umum, tetapi juga berbagai kebutuhan korban bencana tersebut seperti selimut, pakaian layak pakai, dan lainnya. Kesemua memerlukan dana," demikian Suripno Sumas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Saya kira Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan dana cadangan penanggulangan bencana," ujarnya saat perjalanan pulang studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi masalah bencana itu dari Jawa Barat, Sabtu.
Namun studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah dari Partai Gerindra itu ke "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" Jawa Barat bukan masalah bencana, melainkan mengenai organisasi pemerintahan daerah.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang bergelar sarjana hukum dan magister bidang ilmu hukum itu, yang namanya bencana sekarang, terlebih ke depan sulit memperkirakan.
"Pasalnya fenomena alam belakangan sulit kita terka, kendati dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)," ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebagai contoh bulan Juni semestinya sudah memasuki musim panas atau kemarau, tetapi justru hujan lebat turun dan menimbulkan bencana banjir, seperti terjadi di Kabupaten Kotabaru, Kalsel baru-baru ini.
"Memang kita semua tidak menginginkan, tetapi tidak menutup kemungkinan kejadian serupa dengan di Kotabaru tersebut bisa terjadi. Na'uzubillahi," lanjutnya menjawab Antara Kalsel lewat telepon seluler/hand phone.
"Kejadian bencana banjir di Kotabaru atau kabupaten paling timur Kalsel itu hendaknya kita jadi pengalaman berharga, baik dalam upaya meningkatkan kewaspadaan maupun antisipasi dini dan penanggulangan," ajaknya.
Oleh karenanya, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengingatkan atau mengimbau semua pihak supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan bencana.
Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu antisipasi dini agar terhindar atau minimal dapat mengurangi dampak buruk dari bencana, lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
Begitu pula dana cadangan untuk penanggulangan bencana harus memadai, tidak mungkin cuma dari pos yang tak terduga, tambah mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Kalsel itu.
"Karena yang namanya penanggulangan bencana tidak cuma menyediakan dapur umum, tetapi juga berbagai kebutuhan korban bencana tersebut seperti selimut, pakaian layak pakai, dan lainnya. Kesemua memerlukan dana," demikian Suripno Sumas.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019